PKS DKI bantah pelaporan Fahri Hamzah ke polisi atas instruksi Sohibul Iman
DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah pelaporan terhadap Fahri Hamzah merupakan manuver Presiden PKS Sohibul Iman untuk mengkriminalisasi Wakil Ketua DPR itu. Pengacara PKS Indra mengatakan pelaporan ini bukan instruksi dari Sohibul.
DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah pelaporan terhadap Fahri Hamzah merupakan manuver Presiden PKS Sohibul Iman untuk mengkriminalisasi Wakil Ketua DPR itu. Pengacara PKS Indra mengatakan pelaporan ini bukan instruksi dari Sohibul.
"Tidak ada instruksi dari Presiden PKS (Sohibul Iman) untuk melakukan seperti ini," ujarnya usai pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (4/5).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Kenapa Kaesang bertemu PKS? Meski PKS ini partai oposisiEnak diajak ngobrol sambil minum kopi
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
Indra menuturkan bahwa pelaporan oleh Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Shakir Purnomo adalah bentuk respons institusi partai terhadap fitnah yang dilakukan Fahri. Dia berdalih bahwa kalau tidak ditindaklanjuti dikhawatirkan bakal menuai kekecewaan oleh para kader.
"Institusi partai pak Shakir dan jajaran melihat ini akan merusak tentu ada momen pilkada, nanti ada pileg, pilpres, kalau persepsinya tidak diluruskan ini bahaya. Tentu merugikan sebagai entitas partai," jelasnya.
Sebelumnya, Fahri Hamzah merespons terkait laporan yang dilayangkan kader PKS NTB. Fahri mengatakan laporan tersebut sebagai manuver Sohibul semata.
"Kasusnya enggak ada, saya sudah dikasih tahu teman-teman, itu tadi saya bilang, saya mohon pak MSI enggak usah melakukan manuver sebab kasihan kader," kata Fahri di Mapolda Metro Jaya, Rabu (21/3).
Selain NTB, Fahri juga dipolisikan oleh DPW PKS Jakarta. Dia dilaporkan atas cuitannya pada tanggal 3 dan 4 Januari lalu. Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Shakir Purnomo membuat laporan ke Polda Metro dengan sangkaan pencemaran nama baik melalui ITE.
Adapun pernyataan yang membuat Fahri dilaporkan, dicuitkan melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah. Pernyataan yang dipermasalahkan tersebut berbunyi 'Boleh melakukan kesalahan apa pun yang penting taat Qiyadah'.
Pasal yang disangkakan terhadap Fahri Hamzah adalah 310 dan 311 KUHP. Serta, Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 3 UU No.11 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait fitnah atau pencemaran nama baik.
Baca juga:
Diperiksa polisi kasus Fahri Hamzah,Ketua DPW PKS DKI bawa printout berita buat bukti
Laporkan Fahri Hamzah kasus pencemaran nama baik, Ketua DPW PKS diperiksa Polda Metro
Pelaporan Fahri Hamzah, Polisi juga periksa Ketua Majelis Syuro PKS
Salim Segaf amini pernyataan Presiden PKS soal kebohongan Fahri Hamzah
Fahri Hamzah: Sohibul Iman harusnya sudah tersangka, tapi dia buang badan
Ogah jadi Presiden PKS, Fahri Hamzah pilih jualan kopi