PKS Kritik Aturan PCR Berubah-ubah: Jangan Menganggap Rakyat Bodoh
Sebelumnya, Per 1 November 2021 pemerintah telah menetapkan perjalanan udara ke Pulau Jawa dan Bali serta ke luar Pulau Jawa dan Bali tidak lagi diwajibkan menggunakan tes PCR, tapi cukup dengan tes swab antigen.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher kesal dengan berubah-ubahnya peraturan pemerintah soal PCR sebagai syarat perjalanan udara. Menurutnya, kebijakan tersebut seperti main-main.
"Dalam waktu seminggu, peraturan soal PCR ini berubah-ubah sampai lima kali. Awalnya wajib untuk seluruh penerbangan, lalu berubah hanya untuk Jawa-Bali, dan sekarang berubah jadi tidak wajib PCR. Masa berlakunya juga berubah menjadi tiga hari. Penerapannya juga demikian, dari dikatakan hanya moda transportasi udara, lalu mau diterapkan di seluruh jenis transportasi. Ada apa ini, kok, kebijakan seperti main-main," ungkap Netty, Rabu (3/11).
-
Bagaimana cara DPR menanyai Bos PT Timah dalam rapat? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana PPK Pemilu memastikan hasil penghitungan suara di TPS transparan? Hal ini menunjukkan bahwa PPK memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemilihan umum untuk memastikan bahwa hasil penghitungan suara di TPS diselenggarakan secara transparan dan akurat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU.
-
Kenapa TPS di Distrik Naikere rawan diserang KKB? Selain itu, kawasan Distrik Naikere rawan karena menjadi daerah perlintasan kelompok kriminal bersenjata (KKB)," tutur dia seperti dilansir Antara.
-
Mengapa DPR sangat keras dalam mempertanyakan Bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha
Sebelumnya, Per 1 November 2021 pemerintah telah menetapkan perjalanan udara ke Pulau Jawa dan Bali serta ke luar Pulau Jawa dan Bali tidak lagi diwajibkan menggunakan tes PCR, tapi cukup dengan tes swab antigen.
Netty meminta pemerintah agar membuat kebijakan penanganan Covid-19 dengan pertimbangan matang dan berbasis saintifik, apalagi jika berimbas pembebanan pada rakyat.
"Pertimbangkan setiap kebijakan dengan matang karena yang akan menanggung bebannya adalah rakyat. Jelaskan alasan secara jujur dan transparan. Jangan bersikap seolah menganggap rakyat bisa dibodohi," katanya.
Menurut Netty, peraturan yang berubah-ubah dalam waktu singkat mencerminkan buruknya koordinasi pemerintah lintas sektoral. Jika koordinasi pemerintah buruk, maka peraturan akan mudah dipermainkan.
"Kementerian satu bilang A dan kementerian lainnya bilang B. Rakyat lah yang bingung dan dirugikan," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS ini.
Netty prihatin jika ada sesuatu di balik tidak konsistennya sikap pemerintah soal tes PCR. Dia tak ingin di balik berubah-berubahnya aturan ini karena ada kepentingan bisnis yang disembunyikan.
"Bukankah kita sudah sepakat bahwa penanganan pandemi Covid-19 harus berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak? Pemerintah harus tegas bersikap pada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan memanfaatkan 'previlage-nya'," kata Netty.
Netty juga menyoroti aturan terbaru SE Menhub No. 90 Th 2021 yang mewajibkan PCR/Antigen bagi pelaku perjalanan darat dengan kendaraan pribadi, lebih dari 250 KM.
"Bagaimana implementasi di lapangan, bagaimana pengawasannya? Apakah dengan mengisi formulir tujuan dan melaporkannya pada Satgas? Ini harus jelas sebelum diterapkan. Jangan membuat aturan yang menambah beban dan kebingungan rakyat," tambahnya.
Baca juga:
Harga Tes PCR Turun, Pemerintah Klaim Menyesuaikan Kajian dan Masukan Masyarakat
Kemenhub Cabut Aturan Perjalanan Darat Wajib Tes PCR
Kemenhub Kembali Terbitkan Aturan Baru Syarat Perjalanan Dalam Negeri, Cek Detailnya
Epidemiolog: Tes PCR Strategi Urgent di Dalam Negeri untuk Syarat Transportasi
Perjalanan Darat Wajib Tes PCR atau Antigen, Bagaimana Pemeriksaan & Keefektifannya?
DPR Nilai Gonta-ganti Aturan PCR Bukti Keseriusan Pemerintah Tangani Covid-19
Aturan Tes PCR Berubah-Ubah, IDI Minta Pemerintah Konsisten Buat Kebijakan