PKS: Rakyat Dipaksa Pakai Aplikasi Tertentu, Tapi Keamanan Data Mereka Tak Dijamin
Netty ragu apakah data masyarakat di aplikasi pedulilindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM, akan tersimpan dengan aman.
Pemerintah tidak lagi menggunakan aplikasi e-HAC setelah mengetahui adanya kebocoran data masyarakat yang menggunakannya. Menurut Ketua DPP PKS, Netty Prasetiyani Aher, kejadian ini membuat kepercayaan masyarakat pada aplikasi buatan pemerintah semakin turun.
"Dugaan kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi besutan pemerintah. Rakyat dipaksa secara administratif untuk menggunakan aplikasi tertentu, tapi keamanan data mereka tidak dijamin oleh pemerintah," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (01/09).
-
Kapan kebocoran data Pusat Data Nasional diduga terjadi? “Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)” tulisnya.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kebocoran data Pusat Data Nasional? “Kpd Yth @meutya_hafid pimpinan Komisi 1 DPR, kami mendapatkan data telak nan luar biasa bahwa kebocoran PDN diduga kuat berasal dari orang dalam sejak 11 Oktober 2022. Nama'y: Dicky Prasetya Atmaja. Dia bekerja di LintasArta. Dialah saksi mahkota, kok bisa? Thread! (``,)” tulisnya.
-
Di mana pusat data DCI Indonesia berada? Mereka adalah Otto Toto Sugiri, Marina Budiman, dan Han Arming Hanafia. Ketiganya merupakan orang Indonesia. Mereka merupakan pendiri dari PT DCI Indonesia Tbk (DCCI). Sebuah operator pusat data terbesar di Indonesia saat ini.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Kejadian tersebut membuat Netty ragu apakah data masyarakat di aplikasi pedulilindungi yang menjadi syarat melakukan perjalanan selama PPKM, akan tersimpan dengan aman.
"Bagaimana keamanan data di aplikasi pedulilindungi? Apakah ada jaminan data tidak bocor? Pemerintah harus memberikan bukti adanya jaminan keamanan, bukan cuma janji-janji. Jangan salahkan jika rakyat curiga dan enggan menggunakan aplikasi pedulilindungi," katanya.
"Jika rakyat enggan berpartisipasi mengisi data maka upaya pemantauan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan kasus akan semakin sulit dilakukan. Begitu juga terkait dengan pantauan orang sudah tervaksin atau belum," tambahnya.
Menurut Netty, kebocoran data jika disalahgunakan tentu dapat menimbulkan kekacauan pada validitas data Covid-19.
"Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dengan alasan input data tidak valid. Lalu, bagaimana jika ada kebocoran data dan kemudian disalahgunakan untuk membuat kekacauan?" tanya Netty.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar menyelesaikan kasus tersebut dan melakukan evaluasi terhadap sistem aplikasi data secara menyeluruh.
"Kebocoran data rakyat sudah terjadi beberapa kali. Sejak 2020 kita mendengar tentang kebocoran data BPJS, data NIK, data nomor Hp dan data lainnya. Mengapa bisa terjadi berulang? Apakah pemerintah tidak belajar dari pengalaman? Jangan-jangan selama ini pemerintah memang 'cuek bebek' saja dengan kegelisahan rakyat soal jaminan kemanan data," ungkapnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, kata Netty, seyogyanya pemerintah meminta maaf pada rakyat.
"Akui kesalahan dan kelemahan manajemen tersebut serta meminta maaf lah pada rakyat. Perbaiki sistem dengan melibatkan tenaga expert yang mampu melindungi keamanan sistem aplikasi. Ada banyak anak bangsa yang cerdas dan pintar," ujarnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com