PKS tanggapi santai soal penolakan istri Aher di Pilgub Jabar
PKS tidak mempermasalahkan perempuan menjadi pemimpin. Baginya, yang terpenting adalah memiliki kualitas memimpin.
DPP PKS bereaksi dengan adanya penolakan soal calon pemimpin perempuan yang berasal dari organisasi masyarakat (ormas) Aliansi Masyarakat Peduli Jabar (AMPJ). Baginya tidak masalah seorang perempuan memimpin asalkan memiliki kualitas dalam kepemimpinan.
Pernyataan itu sekaligus menjawab keputusan DPW PKS Jawa Barat yang telah mengerucutkan Netty Prasetyani dan Ahmad Syaikhu sebagai calon gubernur (cagub) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.
"Jadi mau dia laki-laki atau perempuan, asalkan punya kualitas dan integritas, maka wajar kalau demikian. Tetapi yang nanti memutuskan kan tetap Badan Pekerja Majelis Syuro," kata Ketua Bidang Pemuda DPP PKS Mardani Ali Sera di Bandung, Rabu (31/5).
Kata dia, era saat ini adalah eranya perempuan dan PKS tidak pernah membedakan kader laki-laki maupun perempuan dalam berkarya.
Meski demikian, Mardani menghormati aspirasi yang disampaikan AMPJ tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan AMPJ merupakan hak mereka.
"Kami menghormati sikap teman-teman dari AMPJ yang menolak cagub Jabar perempuan. Kami mah santai karena itu hak mereka," ujarnya.
Dia menambahkan, kemunculan Netty sebagai kandidat cagub Jabar pun dapat mematahkan opini yang memandang PKS tidak peka terhadap perempuan.
"Contoh lain adalah pengganti Fahri Hamzah, yakni Ibu Ledia Hanifah. Kalau ini sukses, maka akan jadi sejarah bahwa ada Wakil Ketua DPR RI perempuan dari PKS," tandasnya.
Sebelumnya, AMPJ menolak pengusungan Netty Prasetyani sebagai cagub Jabar oleh DPW PKS Jabar. Sebagai partai berbasis Islam, PKS dinilai tidak konsisten soal pegangan panduan pemimimpin.
"Sebagai satu-satunya partai yang saat ini merepresentasikan Islam, PKS seharusnya tahu dasar fikih pencalonan pemimpin, di mana laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan untuk menjadi pemimpin," tegas Ketua Presidium AMPJ Roinul Balad.
Menurut Roinul, Pilgub Jabar 2018 yang kini tinggal hitungan bulan harus disikapi bersama, terutama dalam mengawal estafet kepemimpinan di Jabar menuju Jabar Kahiji yang lebih Islami.
"Oleh karenanya, kami menyatakan sikap menolak pencalonan pemimpin perempuan di Pilgub Jabar 2018," tegas Roinul.
Baca juga:
13 Ormas tolak calon perempuan di Pilgub Jabar
Ini kata istri Aher soal penolakan calon perempuan di Pilgub Jabar
Deddy Mizwar tak masalah diduetkan dengan Ketua DPD Gerindra Jabar
PKS masih godok nama untuk diusung maju Pilgub Jabar
Ini cara Mantan Dankorps Marinir rencanakan pembangunan di Jabar
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Di mana PPS berkedudukan? PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu di kelurahan atau desa. Oleh karena itu, PPS berkedudukan di kelurahan atau desa.
-
Apa alasan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman? "Kami optimis, insya Allah sosok Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Mohamad Sohibul Iman adalah kandidat yang memiliki peluang menang besar," pungkasnya.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.