Poin-poin tuntutan FPI, proses hukum GMBI dan copot Kapolda Jabar
Poin-poin tuntutan FPI, proses hukum GMBI dan copot Kapolda Jabar. FPI juga menilai polisi yang begitu cepat menangani kasus-kasus yang melibatkan FPI sementara pada kasus lain polisi dianggap lamban. Kemudian, Polri diminta tidak ikut terlibat dalam praktik politik. Polisi juga diminta paham dan waspada terhadap PKI.
Pertemuan antara 17 perwakilan ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan pihak Polri sudah rampung. Dari 17 orang yang hadir, hanya 8 orang yang menyampaikan aspirasi atau tuntutannya kepada Polri secara bergantian.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rikwanto, mengatakan, poin-poin yang disampaikan dalam pertemuan itu di antaranya, pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Barat (Jabar) tidak lagi melakukan pembiaran terhadap ormas yang melakukan tindakan anarkis.
"Hal ini berkaitan dengan diduga ormas GMBI melakukan upaya pelanggaran hukum namun diduga juga dibiarkan oleh petugas," kata Rikwanto di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/1).
Kedua, terkait sikap polisi yang begitu cepat menangani kasus-kasus yang melibatkan FPI sementara pada kasus lain polisi dianggap lamban. Kemudian, Polri diminta tidak ikut terlibat dalam praktik politik.
"Kemudian diminta kepolisian tidak berpolitik karena mereka menduga akhir-akhir ini kepolisian seperti bermain politik," ujar dia.
Keempat, lanjut Rikwanto, polisi juga diminta paham dan waspada terhadap perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI) akhir-akhir ini. Polri harus bisa mengambil langkah tegas terhadap paham PKI di lapangan.
Selanjutnya, dikatakan Rikwanto, dalam pertemuan tadi FPI juga menyayangkan peristiwa yang terjadi di Polda Jabar tepatnya saat Ketua FPI Habib Rizieq Shihab diperiksa terkait kasus penodaan pancasila. Menurut FPI, Polri melakukan pembiaran terhadap ormas-ormas yang melakukan kekerasan terhadap FPI.
"Menyayangkan apa yang terjadi di Jabar pascapemeriksaan Habib Rizieq sebagai saksi. Di sana terlihat seolah-olah ada pembiaran ormas GMBI dan perlakuan keras pada FPI," ucap Rikwanto.
Terakhir, FPI mendesak Kapolri Tito Karnavian mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charlian. Anton dituding menginstruksikan GMBI untuk melakukan penyerangan terhadap FPI.
Menanggapi hal itu, Rikwanto mengatakan permintaan atau aspirasi FPI akan segera diteruskan ke Kapolri. Polri berjanji akan mendalami semua informasi yang diterima FPI itu.
"Tentu ini perlu waktu dan diharapkan oleh para pengujuk rasa hasilnya kan segera di info kan untuk waktunya tidak terlalu lama," pungkas Rikwanto.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Bagaimana polisi mengurai kemacetan akibat demo buruh? Polisi saat ini sudah melakukan rekayasa lalu lintas.
-
Bagaimana polisi tersebut disekap? Saat aksi percobaan pembunuhan itu dilakukan, korban memberontak sehingga pisau badik yang dipegang pelaku N mengenai jari korban dan mengeluarkan darah. "Selanjutnya tersangka N melakban kedua kaki agar korban tidak berontak.
-
Mengapa Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi ini dibentuk untuk menyikapi Pemilu 2024 yang diduga berjalan dengan penuh kecurangan.
Baca juga:
Bertemu perwakilan Polri, ini yang dituntut FPI
Kapolda Jabar jadi pembina GMBI saat masih Kapolwil pada 2009
Usai bertemu perwakilan Mabes Polri, massa FPI bubarkan diri
Aksi massa FPI saat kepung akses Mabes Polri
FPI demo Polri, Wiranto minta masyarakat tak 'gatal' unjuk rasa