Polemik Etnis Rohingya di Aceh, JK: Tanggung Jawab UNHCR

Penolakan warga Aceh terhadap etnis Rohingya menjadi perhatian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

JK menegaskan, masalah pengungsian merupakan tanggung jawab United Nations High Commissioner of Refugees (UNHCR).

"Mereka harus dicarikan tempat yang mereka bisa kerja, dan itu tanggung jawab PBB, UNHCR."

Kata JK usai ceramah umum di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (20/12).

JK menegaskan, perlu mencari solusi masalah pengungsi Rohingya sebagai warga negara konflik.

"Masa kita 1.500 ribu sudah marah-marah. Zaman Soeharto 250 ribu pengungsi Vietnam ditampung di Pulau Galang," ujar JK. 

Berkaca Konflik Ambon dan Papua

Dia mencontohkan konflik yang terjadi di Ambon dan Papua yang membuat warga mengungsi.

Ia menegaskan untuk menyelesaikan masalah pengungsian adalah bagaimana menghentikan konflik.

"Untuk menyelesaikan pengungsi pokoknya (konflik) harus selesaikan, nah itu sulit ini karena di Myanmar. Pengungsi itu larinya ke Bangladesh, tapi mereka juga jutaan orang tidak bisa bikin apa-apa, maka banyak keluar dari Bangladesh," kata dia.

Kata JK

@merdeka.com

Dia juga menyinggung pihak-pihak yang mengusir pengungsi. Bahkan, JK menyinggung soal Sila kedua tentang Kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Kalau kita usir orang yang susah berarti kita bukan orang yang (beradab dan) bermartabat. Tapi harus diatur dan mereka juga harus disiplinkan," bebernya.

JK menyebut Indonesia masih sedikit jumlah pengungsi yang diterima dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang mencapai jutaan orang.

Bahkan, Malaysia menerima 150 ribu pengungsi Rohingya.

"Masa kita 1.500 ribu sudah marah-marah. Jadi mereka tanggung jawab Internasional juga. Waktu zaman Soeharto 250 ribu pengungsi Vietnam ditampung di Pulau Galang," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan pemerintah akan berupaya mencegah agar penempatan sementara pengungsi Rohingya tidak mengganggu masyarakat sekitar.

"Ini yang harus dicegah, jangan sampai nanti ke depan menjadi masalah yang berlanjut. Karena itu, yang ada tentu ditangani dengan bekerja sama dengan UNHCR dan juga mencari tempat-tempat yang tepat jangan sampai mengganggu masyarakat sekitar," kata Ma'ruf di Tennis Indoor Senayan, Senin (18/12).

Menurut Ma'ruf, pemerintah semula menerima pengungsi atas nama kemanusiaan. Namun, Ma'ruf memastikan pemerintah sedang berkomunikasi dengan UNHCR soal pengungsi Rohingya.

"Ya ini kan pemerintah tentu karena atas dasar kemanusiaan menampung, tetapi tentu ini juga memerlukan biaya besar, karena itu kita berkoordinasi dengan UNHCR yang bertanggung jawab," kata Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan akan mempelajari mengapa para pengungsi bisa berakhir di Indonesia yang semula bukan negara tujuan atau transit.

Apalagi, Ma'ruf mengaku mendapat informasi ada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terkait para pengungsi tersebut.

"Tapi di sini, menurut informasi itu, ada TPPO juga, nah ini yang harus dicegah, jangan sampai nanti ke depan menjadi masalah yang berlanjut. Juga mencegah kemungkinan terjadinya adanya usaha untuk mendatangkan oleh sindikat TPPO yang diduga ada di belakang kedatangan Rohingya itu? Kita akan mewaspadai itu," pungkasnya.