Polisi Selidiki SKCK yang Digunakan Buronan untuk Jadi Anggota DPRD Tanjung Balai
Polda Sumatera Utara masih menyelidiki terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang digunakan Mukmin Mulyadi untuk memuluskan jalannya dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai melalui proses pergantian antarwaktu (PAW) pada Maret 2023. Dia mampu mendapatkan dokumen itu walaupun statusnya buronan.
Polda Sumatera Utara masih menyelidiki terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang digunakan Mukmin Mulyadi dalam memuluskan jalannya dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai melalui proses pergantian antarwaktu (PAW) pada Maret 2023. Dia mampu mendapatkan dokumen itu walaupun statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus narkotika.
Mukmin diketahui mendapatkan SKCK dari Polres Tanjung Balai yang digunakan untuk proses PAW pada tahun ini. Padahal dia merupakan buronan polisi sejak Oktober 2020.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
"Itu (soal SKCK) yang sedang didalami oleh Bidpropam Polda Sumut," kata juru bicara Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jumat (14/4).
Polisi juga akan meminta keterangan dari kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait hal itu. Polisi juga telah menjadwalkan ulang pemanggilan Mukmin seusai mangkir pada pemeriksaan sebelumnya.
"Itu nanti penyidik yang tahu (jadwal pemeriksaan)," ucapnya.
Sebelumnya, Bendahara DPW PKB Sumut Zeira Salim Ritonga, mengatakan, pihaknya tidak mengetahui Mukmin merupakan buronan karena dia menyerahkan SKCK. Dokumen yang digunakan kadernya itu diterbitkan oleh Polres Tanjung Balai. Informasi itu sesuai dengan keterangan Ketua DPC PKB Tanjung Balai Syahrial Bakti.
"Penjelasan dari Ketua DPC PKB Tanjung Balai itu diterbitkan oleh kepolisian berarti tidak ada persoalan. Ternyata setelah dilantik menjadi anggota DPRD baru muncul persoalan.
Ini sebenarnya di luar dari apa yang kami bayangkan," ucapnya.