Politikus PDIP sebut SBY pernah takut KPK jadi lembaga superbody
"SBY yang katakan KPK telah bermetamorfosa menjadi lembaga superbody yang hanya bertanggung jawab kepada Tuhan."
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersikukuh revisi undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap dilanjutkan.
Keterbukaan untuk mengevaluasi kembali pasal yang dinilai melemahkan KPK menjadi optimisme PDIP jika banyak kalangan sebentar lagi akan sependapat dengan partainya.
"Lho ini kan masih draf. Masih belum apa-apa," kata politikus PDIP, Hendrawan Supratikno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/2).
Hendrawan yakin, fraksi lain yang saat ini menolak juga akan setuju jika RUU revisi KPK akan terus dilanjutkan pada poin yang substansial. Sejauh ini, Fraksi Gerindra, PKS dan Demokrat mengatakan penolakan agar revisi tidak dilanjutkan.
"Saya yakin semua setuju revisi pada akhirnya. Hanya substansi yang direvisi. Tapi semua setuju revisi," jelasnya.
Namun di sisi lain, Hendrawan heran Partai Demokrat tak menyetujui. Padahal, menurut dia mantan Presiden SBY pernah menyebut KPK sudah berubah menjadi lembaga superbody (kuat). Demokrat, kata dia seharusnya memahami hal itu dengan benar.
"SBY yang katakan KPK telah bermetamorfosa menjadi lembaga superbody yang hanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu tidak boleh kita tutupi," pungkas dia.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Baca juga:
Luhut: Pimpinan KPK tidak bisa tolak revisi UU KPK
Demokrat: Mayoritas konstituen tolak revisi UU KPK
KPK belum berpikir untuk judicial review bila UU jadi direvisi
Politikus senior PAN desak Zulkifli Hasan tolak revisi UU KPK
'Jokowi harusnya bisa segera keluarkan penolakan revisi UU KPK'