Politisi NasDem tuding Gerindra, Demokrat, PKS & PAN dukung Khilafah
"Tuduhan kejam tersebut justru mengerdilkan ketokohan yang bersangkutan dan sangat mengadu domba masyarakat NTT yang selama ini dikenal harmonis dan cinta damai," kata Benny menanggapi video Viktor.
Sebuah video pidato Ketua DPP Partai NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat di Nusa Tenggara Timur beredar luas. Isinya, Viktor menuding empat partai yang mendukung berdirinya khilafah di Indonesia. Dalam video berdurasi 02.06 itu, Viktor awalnya menyebut adanya kelompok ekstremis yang tidak menginginkan dasar negara NKRI. Mereka ingin bentuk negara khilafah.
"Mau bikin satu negara, dong mau di negara NKRI, dong mau khilafah. Ada sebagian kelompok ini yang mau bikin negara khilafah," ujar Viktor dalam video tersebut.
Lalu dia melanjutkan, kelompok-kelompok ini mendapat dukungan politik dari partai. Setidaknya ada empat partai yang disebut Viktor mendukung terbentuknya khilafah.
"Celakanya partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung kaum intoleran," tegasnya.
Menanggapi video pidato Viktor yang beredar tersebut, Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menegaskan, tuduhan yang dialamatkan kepada partainya itu tak berdasar dan sebuah tuduhan keji. Kata dia, pernyataan itu tak sepantasnya keluar dari seorang tokoh sekelas Victor Laiskodat.
"Tuduhan kejam tersebut justru mengerdilkan ketokohan yang bersangkutan dan sangat mengadu domba masyarakat NTT yang selama ini dikenal harmonis dan cinta damai," kata Benny dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (3/8).
Tuduhan bahwa Partai Demokrat mendukung khilafah lantaran tidak mendukung Perpu Pembubaran Ormas Radikal dianggapnya sebuah upaya sistematis dari kekuatan politik tertentu untuk menghancurkan kredibilitas Partai Demokrat. Khususnya di NTT dan di tingkat nasional umumnya.
"Pernyataan yang secara sederhana menyamakan sikap kritis terhadap Perpu dan pembubaran HTI dengan sikap mendukung HTI dan Ormas radikal sangat tendensius, menzalimi dengan maksud agar Partai Demokrat dijauhkan dari rakyat NTT," katanya.
Benny yang juga Wakil Ketua Fraksi Demokrat ini mengajak rakyat NTT untuk tidak mendukung dan tidak memberi tempat kepada Partai Demokrat di NTT pasti berkaitan dengan kontestasi demokrasi yang segera akan berlangsung di NTT baik terkait Pilkada Gubernur pun Pilkada sepuluh kabupaten. Ada keinginan dari keluatan politik tertentu agar kader-kader terbaik Partai Demokrat tidak memimpin dan tidak ikut kontestasi dalam Pilgub dan Pilkada sepuluh kabupaten.
"Langkah ini sungguh kami sesalkan karena dapat menyesatkan dan hanya ingin menjauhkan Partai Demokrat dari rakyat NTT. Kami meminta seluruh rakyat NTT untuk tetap tenang bekerja, menjaga perdamaian dan keharmonisan dengan tidak gampang diprovokasi oleh pernyataan-pernyataan politik dari tokoh-tokoh tertentu yang hendak mengganggu keharmonisan relasi antarkelompok masyarakat NTT yang selama ini sudah terpelihara dengan baik," jelasnya.
Baca juga:
Politikus NasDem sindir Perindo: Seperti angkot kurang penumpang
NasDem sebut pemanggilan Muchtar & Niko untuk gali kinerja KPK
Ridwan Kamil bantah akan gaet kader Golkar jadi bakal cawagub Jabar
NasDem harap partai lain tak ikuti Gerindra mundur dari Pansus KPK
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
-
Bagaimana Orde Baru mengendalikan partai politik? Orde Baru menganut sistem Dwifungsi ABRI yang memberikan peran ganda kepada militer dalam bidang pertahanan dan pembangunan. Orde Baru juga mengendalikan partai-partai politik dan membatasi kebebasan pers dan hak asasi manusia.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Mengapa Partai Demokrat akan membahas arah politiknya? "Nah kita akan melangkah ke mana? Karena ini nasib bangsa dan negara yang sedang kita perjuangkan, tentu kita akan dalami betul setiap data dan fakta serta harapan dari rakyat untuk Indonesia yang lebih baik,"