PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pegawai Wajib Pakai PeduliLindungi Mulai 7 September
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi terbaru terkait PPKM Level 4 di wilayah Jawa-Bali.Instruksi bernomor 38 Tahun 2021 ini membolehkan industri berorientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi dengan mewajibkan pegawai menggunakan aplikasi PeduliLindungi setiap masuk dan pulang kerja.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan instruksi terbaru terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di wilayah Jawa-Bali. Instruksi bernomor 38 Tahun 2021 ini membolehkan industri berorientasi ekspor dan penunjangnya beroperasi dengan mewajibkan pegawai menggunakan aplikasi PeduliLindungi setiap masuk dan pulang kerja mulai 7 September 2021.
"Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi mulai tanggal 7 September 2021, pengaturan masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan," tulis Tito dalam instruksinya, seperti dikutip Selasa (31/8).
-
Apa yang dilakukan Tri Tito Karnavian kepada 6 Pj. Ketua TP PKK Provinsi? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Bagaimana Mendagri Tito Karnavian meminta Pemda untuk mengendalikan inflasi? Di antaranya, Pemda melakukan pemantauan harga, melakukan rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah, menjaga pasokan bahan pokok barang penting, melakukan gerakan tanam, melaksanakan pasar murah dan sidak pasar, hingga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
-
Apa yang dikatakan Tito Karnavian mengenai APBD Mimika? Di Papua, Mimika. APBD hampir Rp7 atau 8 triliun untuk 200 ribu orang. Tapi ya kemajuan enggak banyak terjadi. Belanjanya enggak efektif dan efisien," kata Tito, dalam acara Musrenbangnas Bappenas, di JCC, Senayan, Jakarta, di kutip Selasa (7/5).
-
Bagaimana Tri Tito Karnavian meminta Pj. Ketua TP PKK untuk memberi solusi terhadap permasalahan di lapangan? Lebih lanjut, Ketum TP PKK berharap mereka yang dilantik dapat memberi solusi, saran, dan tindakan nyata terhadap permasalahan di lapangan. Sebab, kata dia, persoalan yang dihadapi membutuhkan sentuhan langsung dari Pj. Ketua TP PKK.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
Tito menegaskan, kapasitas pegawai kantor sektor industri berorientasi ekspor hanya diperbolehkan 10 persen dari total kapasitas ruang. Kemudian, perusahaan juga wajib mengatur jam masuk dan pulang pegawai serta giliran makan mereka agar tidak serentak.
"Atur jam masuk dan pulang, serta makan karyawan tidak bersamaan," tertera dalam Instruksi Nomor 38 Tahun 2021.
Perusahaan sektor industri berorientasi ekspor adalah perusahaan yang mampu membuktikan contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor.
"Mereka juga wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian," sebut Tito.
Sebagai informasi, staf pabrik atau produksi perusahaan sektor industri berorientasi ekspor hanya dibolehkan 1 (satu) shift yang beroperasi setiap harinya dengan kapasitas maksimal 50%.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2-4 di Jawa Bali mulai 31 Agustus sampai 6 September 2021.
Sumber: Liputan6.com.
Reporter: M Radityo.
Baca juga:
Ini 25 Daerah di Jawa-Bali yang Masih Berstatus PPKM Level 4
Pelonggaran PPKM, Mal Buka Sampai Jam 9 Malam & Kapasitas Restoran Boleh 50 Persen
Mobilitas di 9 Kota Naik, 4 Provinsi Masih Siaga PPKM Level 4
1.000 Restoran di Luar Mal di Surabaya, DKI, Bandung dan Semarang Bisa Beroperasi 25
Langgar PPKM, Pria di Samarinda Kedapatan Simpan Sabu di Sandal
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 25 Daerah Masih Terapkan PPKM Level 4