Prabowo Bertaruh Dengan Menteri Negara Lain soal Ekonomi Indonesia Bisa Capai 8 Persen
Namun, Prabowo tidak menyebut dari negara mana menteri itu berasal.
Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto taruhan dengan beberapa menteri dari negara lain bahwa pertumbuhan ekonomi RI bisa mencapai 8 persen di masa pemerintahannya nanti.
- Prabowo: Tahun Pertama, Saya Harus Fokus Perbaiki Ekonomi Dalam Negeri
- Prabowo Diharapkan Mampu Naikkan Peringkat Ekonomi Indonesia
- Prabowo Taruhan dengan Menteri Negara Tetangga: Bisa Bawa Ekonomi RI Tumbuh 8 Persen, Prabowo Ditraktir Makan Malam
- Prabowo Pede Ekonomi Indonesia Tumbuh 8 Persen, Begini Strateginya
Namun, Prabowo tidak menyebut dari negara mana menteri itu berasal.
"Kalau saya optimis bisa mencapai 8 persen, bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga, saya gak sebut negara mana, banyak wartawan," kata Prabowo ketika memberi sambutan pada acara peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024, di St. Regis, Jakarta, Kamis (18/7).
Dia mengatakan, jika ekonomi RI bisa mencapai 8 persen maka menteri dari negara lain tersebut akan mentaktirnya makan malam. Mantan Danjen Kopassus ini menerima tantangan tersebut.
"Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara taruhan sama saya, dengan asumsi, if you can achieve eight persen growth once sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8 persen," jelas Prabowo.
"There are to going buy me dinner, mereka akan belikan makan malam untuk saya, saya bilang your on, kalau mencapai 8 pesen you must beliin saya makan malam, ya nanti kita lihat aja," ucapnya.
Prabowo optimis ekonomi Indonesia bisa bertumbuh hingga 8 persen asalkan pengelolaan negara bisa dilakukan baik. Menurutnya, perlu membuat kebijakan yang menguntungkan negara dan rakyat.
"Kalau saya liat saya sangat optimis, kekayaan kita sangat besar, potensi kita sangat besar, tapi nemang kita harus lebih efisien, kita harus kelola dengan baik, ambil kebijakan yang masuk akal dan kita harus bertekad untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyelewengan, mitugasi kebijakan-kebijakan yang tida menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat," pungkasnya.