Prabowo Diharapkan Mampu Naikkan Peringkat Ekonomi Indonesia

Jika Prabowo terpilih kembali, Indonesia berpotensi masuk dalam daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2034.

Pendiri Lembaga Survei Indonesia (LSI), Denny JA, menyatakan harapannya agar Prabowo Subianto dapat meningkatkan posisi perekonomian Indonesia dari peringkat 16 menjadi peringkat 13 dunia pada akhir masa jabatannya di tahun 2029.

Denny juga memperkirakan bahwa jika Prabowo terpilih kembali, Indonesia berpotensi masuk dalam daftar 10 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2034.

"Inilah skenario terbaik yang bisa dibuat Prabowo untuk Indonesia. Di akhir jabatannya yang pertama (2029), peringkat ekonomi Indonesia melonjak tiga tingkat, dari peringkat ke-16 menjadi peringkat ke-13 dunia," ungkap Denny.

Harapan tersebut didasarkan pada prediksi dari lembaga-lembaga kredibel seperti Bank Dunia dan McKinsey, yang menyebutkan bahwa Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2045-2050. Dalam proyeksi tersebut, Indonesia akan bersanding dengan negara-negara besar lainnya seperti Cina, India, dan Amerika Serikat di puncak ekonomi global.

"Saat ini, Indonesia berada di peringkat ke-16 ekonomi dunia. Menaikkan 12 peringkat dalam dua dekade mendatang adalah pencapaian yang signifikan, namun hal tersebut mungkin tercapai jika dikelola dengan strategi yang tepat," ujar Denny.

"Jika dalam 20 tahun Indonesia bisa melompat dari peringkat 16 dunia (2024) menjadi peringkat 4 dunia (2045), itu berarti rata-rata setiap lima tahun, peringkat Indonesia naik 3 tingkat," tambahnya.

Dengan perencanaan yang matang dan kebijakan yang efektif, harapan untuk mencapai target-target tersebut dapat menjadi kenyataan.

Denny JA menekankan dua tantangan utama yang kini dihadapi Prabowo, yaitu ancaman korupsi dan kondisi demokrasi yang buruk. Ia menggambarkan korupsi sebagai "karat yang menggerogoti mesin negara."

Ketika dana publik disalahgunakan atau bocor, hal ini akan menghambat pembangunan infrastruktur, menarik investasi, dan menghalangi masyarakat untuk merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan. Selain itu, Denny juga menyoroti perlunya perhatian terhadap menurunnya kualitas demokrasi.

Ia mencatat bahwa kelemahan demokrasi terlihat dari melemahnya lembaga-lembaga yang seharusnya menjalankan fungsi check and balances, seperti DPR dan partai politik. Demokrasi yang sehat merupakan fondasi yang sangat penting untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.

Tanpa adanya demokrasi yang kuat, pengambilan kebijakan ekonomi cenderung dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai, sehingga legitimasi dan dukungan terhadap kebijakan tersebut menjadi lemah. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi Prabowo menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

Denny JA juga membahas hasil survei yang dilakukan oleh lembaganya. Survei LSI Denny JA pada bulan Oktober 2024 menunjukkan bahwa Prabowo menduduki posisi teratas dalam tingkat penerimaan publik.

Lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia menyatakan dukungannya terhadap Prabowo. Sejak tahun 2009, survei LSI Denny JA menunjukkan bahwa Prabowo belum pernah memiliki tingkat penerimaan setinggi ini. Saat ini, harapan masyarakat terhadapnya sangat besar. Namun, Denny mengingatkan bahwa "harapan publik yang tinggi adalah pedang bermata dua."

Hal ini berarti, harapan tersebut bisa menjadi legitimasi bagi Presiden Prabowo untuk melaksanakan kebijakan yang tegas, seperti penerapan zero toleransi terhadap korupsi. Di sisi lain, "harapan yang tinggi juga berisiko membuat publik mudah kecewa." Jika dalam 100 hari pertama, enam bulan, atau bahkan satu tahun, tidak ada tanda-tanda prestasi yang membedakan dari Prabowo, maka harapan itu bisa dengan cepat memudar.

Denny menambahkan, "Jika Prabowo berhasil, ia tidak hanya akan dikenang sebagai presiden, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju kebangkitan baru di kancah global."

Dengan kata lain, keberhasilan Prabowo akan menjadi tonggak penting dalam sejarah kepemimpinan Indonesia.