Pramono Anung sebut BPJS Kesehatan bermanfaat dan dibutuhkan rakyat
Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa jika BPJS Kesehatan haram.
Politikus senior PDIP, Pramono Anung tidak sepakat dengan fatwa MUI BPJS Kesehatan tidak sesuai syariat Islam atau haram. BPJS mempunyai landasan hukum dan bermanfaat bagi rakyat.
"Hal yang membawa manfaat bagi rakyat yang membutuhkan dan negara mengatur sesuai ketentuan yang berlaku, bagi saya baik #BPJS," tulis Pramono Anung dalam akun twitter @pramonoanung dikutip merdeka.com, Jumat (31/7).
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan sistem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak sesuai syariah Islam atau haram. Khususnya sistem denda 2 persen bagi peserta yang telat bayar iuran bulanan.
Selain itu MUI menilai, dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, BPJS juga tidak memenuhi syariat Islam.
Dari hasil pengkajian tersebut, MUI menilai penyelenggaraan BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebab, pelaksanaannya mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
Baca juga:
Okky Asokawati: Fatwa MUI soal BPJS resahkan masyarakat
BPJS kesehatan dinyatakan haram, ini sikap Presiden Jokowi
Ini perbedaan BPJS Kesehatan konvensional dan syariah versi MUI
Meski miskin Kuba punya sistem jaminan kesehatan terbaik di dunia
Para politikus ini bilang BPJS syariah lebih untungkan rakyat
'BPJS itu kan niatnya mau nolong, masa dilarang'
Rieke sebut fatwa haram BPJS tak miliki muatan bisnis
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Mengapa PPPI dibentuk? Latar Belakang lahirnya perhimpunan ini karena para kaum muda dianggap mampu menjadi kekuatan besar apabila bersatu dalam melawan pemerintah kolonial Belanda.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut: