Presiden berharap DPR segera pilih 5 dari 10 capim KPK
"Dan saya mendengar bahwa memang komisi III sudah akan memutuskan," kata Jokowi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap DPR segera memilih dan memutuskan calon pimpinan KPK yang telah diajukan pemerintah beberapa waktu lalu. Pernyataan ini disampaikan Jokowi menyusul penundaan proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK oleh Komisi III DPR.
"Menurut UU memang DPR memilih 5 dari 10 nama yang diajukan," kata Jokowi di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11).
Menurut Jokowi, pemerintah bertugas membentuk pansel untuk menjaring nama-nama yang layak menjadi calon pimpinan KPK. Dari berbagai tahap-tahap yang dilakukan, kata Jokowi, Pansel sudah menghasilkan nama-nama yang dianggap paling kredibel, untuk selanjutnya dikirim ke DPR.
"Ya ini tugas kita kan membentuk pansel, pansel kan udah memilih kemudian juga kita sudah menyampaikan ke DPR. Ya tugas kita itu," jelas Jokowi.
"Dan saya mendengar bahwa memang komisi III sudah akan memutuskan. Itu saya dengar loh. Jangan tanya saya (Pleno Komisi III ditunda), tanya ke pleno sana. Ya sabar wong belum diputuskan. Kok sudah kalau," tutup Jokowi.
Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mendesak Komisi III DPR segera mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK yang sedianya diagendakan awal Desember ini. Mereka menilai Komisi III sengaja mengulur-ngulur waktu pengumuman calon pimpinan KPK tanpa dasar yang jelas.
"Terlihat seakan-akan Komisi III mengulur waktunya untuk pemilihan calon pimpinan KPK ini, dari rata-rata alasan tidak terlalu mendasar," kata salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch, Laola Ester di gedung KPK, Jakarta, Selasa,(24/11).
Laola menegaskan, alasan anggota DPR untuk menunda pengumuman calon pimpinan KPK tidak masuk akal sementara di sisi lain masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir akhir Desember ini.
"DPR hingga kini belum memutuskan untuk melakukan fit and proper test terhadap 8 calon Komisioner KPK. Padahal masa jabatan pimpinan KPK akan berakhir kurang dari 3 minggu," bebernya.
Baca juga:
PDIP sebut rapat pleno penentuan 8 Capim KPK ditunda agar hasil baik
Nasib 8 Capim KPK tak jelas, Fahri Hamzah minta jangan salahkan DPR
8 Nama Capim KPK terancam dikembalikan ke Pansel
Rapat pleno penentuan 8 Capim KPK diundur minggu depan
Ketua komisi III sebut Capim bisa dikembalikan ke Pansel KPK
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Dimana rumah kader PDIP di Jatim yang digeledah KPK? Rumah yang digeledah itu diketahui berada jalan Halim perdana Kusuma Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
-
Apa yang terjadi pada aplikasi Sirekap KPU di dapil DKI Jakarta II? “Dalam hitungan tersebut terdapat penggelembungan jumlah perolehan suara yang bila dijumlahkan melebihi jumlah DPT DKI Jakarta II,” kata Kiki, Minggu (18/2).