Profil Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPKP yang Ditunjuk Jokowi jadi Ketua Pansel Capim KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh sebagai ketua Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Hal ini disampaikan oleh Menteri sekretaris Negara, Pratikno saat ditemui di Kemensetneg, Jakarta pada Kamis (30/5).

"Pak presiden sudah menetapkan ketuanya adalah Dr. Muhammad Yusuf Ateh, beliau Kepala BPKP. Wakil ketuanya Dr. Arief Satria, Rektor IPB sekaligus juga ketua ormas besar ya," kata Pratikno.

Lalu sebenarnya siapa sosok Muhammad Yusuf Ateh? Bagaimana sepak terjangnya sehingga terpilih jadi Ketua Pansel Capim KPK?

Berikut Merdeka.com merangkum profil Muhammad Yusuf Ateh dari berbagai sumber;

Muhammad Yusuf Ateh atau akrab dipanggil Pak Ateh lahir Jakarta pada 9 Agustus 1946.

Ia mengenyam pendidikan Diploma Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Lalu menempuh studi Masternya di University of Adelaide Autralia jurusan Business Administration pada tahun 2001.

Tidak puas, ia lalu melanjutkan gelar doktornya di Universitas Indonesia (UI) dengan mengambil jurusan Administrasi Negara.

Perjalanan karir Ateh dimulai ketika ia menjabat sebagai auditor STAN sebelum ia melanjutkan gelar Masternya di University of Adelaide.

Ateh lalu melanjutkan jenjang karirnya di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan rb) hingga tahun 2009.

Selama di Kemenpan RB ia menjabat di beberapa posisi.

Seperti Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II pada Deputi Akuntabilitas Aparatur di Tahun dan Inspektur dan Deputi Reformasi birokrasi, Akuntabilitas, dan Pengawasan.

Setelah di KemenPAN ia melanjutkan karirnya di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Di Peruri ia menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas pada tahun 2019.

Lalu di tahun 2020 Jokowi melantik Ateh sebagai Kepala BPKP lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29/TPA Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Tetap di Lingkungan BPKP.

Diketahui BPKP memiliki andil besar dalam menghitung total kerugian negara dari kasus korupsi.

Seperti pada kasus pengadaan infrastruktur Base Tranciver Station (BTS) jaringan 4G yang menjerat nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johhny G Plate dan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi yang rugika negara hingga Rp 8,03 triliun.

Reporter magang: Antik Widaya Gita Asmara