Profil 3 Hakim MA yang Kabulkan Gugatan Batas Usia Kepala Daerah

Yulius lahir di Bukittinggi pada 17 Juli 1958. Yulius memulai karir kehakimannya sejak tahun 1984 sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri (PN) Padang sebelum pindah ke PN Blangkejeren Aceh Tenggara setahun kemudian.

Di tahun 1989-1992, Yulius juga merangkap sebagai hakim pengadilan agama di Balai Asahan. setelah itu, Yulius melanjutkan karir kehakiman sebagai hakim Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado sampai tahun 1996.

Yulius lalu berpindah tugas ke PTUN Jakarta hingga tahun 2001, di mana pada tahun 2001 adalah awal mula Yulius didapuk sebagai pimpinan pengadilan.

Yulius pertama kali bertugas sebagai ketua pengadilan di PTUN semarang di tahun 2001-2003. Lalu kembali bertugas sebagai ketua PTUN Pekanbaru selama 2 tahun.

Kemudian di tahun 2006-2010, Yulius memulai karir sebagai Hakim Tinggi di PTUN Jakarta. Jabatan ini menjadi batu loncatan Yulius di kehakiman. Tahun 2010, Yulius berhasil lolos dan dilantik menjadi Hakim Agung hingga sekarang.

Hakim Agung kelahiran 13 Juli 1971 ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Kementerian Keuangan (kemenkeu) sejak tahun 2021.

Cerah Bangun lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1994. Lalu lanjutkan pendidikan S3-nya di Universitas Indonesia hingga tahun 2018.

Cerah Bangun memulai karirnya dengan menjabat sebagai Kepala Kantor DJBC wilayah Maluku, Papua, dan Papua Barat di tahun 2016.

Setelah itu, Cerah Bangun dilantik menjadi Hakim Agung pada 11 Agustus 2022. Kemudian dia dilantik bersama dengan Nani Indrawati dan dua orang Hakim Ad Hoc Tipikor lainnya yaitu Agustinus Purnomo Hadi dan Arizon Mega Jaya.

Yodi Martono Wahyunadi adalah salah satu Hakim Agung di bagian kamar tata usaha negara. Yodi lahir di Ciamis, Jawa Barat pada 2 Maret 1963.

Yodi memulai karir sebagai Hakim Agung di tahun 2017 lewat rekrutmen di Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Yodi dilantik oleh DPR bersama 4 nama lainnya di Sidang paripurna pada 26 September 2017. 4 nama tersebut adalah Gazalba Saleh, Muhammad Yunus Wahab, Yasardin, dan Hidayat Manao.

Yodi juga jadi salah satu Hakim Agung yang adili permohonan pembatalan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Syarat Capres dan Cawapres.

Diketahui sebelumnya putusan tersebut diadili oleh mantan Ketua MK, Anwar Usman yang saat itu terbukti melanggar kode etik.