Program wajib belajar 12 tahun butuh payung hukum
Untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun, ada beberapa hal harus segera diselesaikan. Utamanya soal anggaran.
Wajib belajar 12 Tahun yang dicanangkan pemerintahan Jokowi - JK dalam program Nawacita rencananya bakal dijalankan tahun depan. Program ini mendapat respons positif masyarakat. Bahkan program ini diusulkan masuk dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Upaya mengubah sistem wajib belajar menjadi 12 tahun dilakukan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun dalam amar putusannya, MK menolak mengabulkan permohonan itu.
-
Siapa saja yang menjadi korban tawuran pelajar di Jakarta? Dahulu, korbannya tidak hanya sesama pelajar, namun juga para guru juga rentan menjadi sasaran.
-
Apa penyebab utama tawuran pelajar di Jakarta? Tidak ada alasan yang jelas mengapa sering terjadi tawuran antar pelajar di Jakarta. Namun biasanya penyebab utama tawuran adalah adanya singgungan antar pelajar, seperti saling ejek, saling hina, dan mengaku paling menguasai wilayah yang dilalui pelajar dari sekolah lain.
-
Apa yang diajarkan di sekolah pencuri? Pendidikan kriminal mencakup serangkaian pelajaran yang menghasilkan gangster 'profesional' setelah 'lulus'.
-
Mengapa Kota Pekanbaru disebut sebagai kota pendidikan? Pekanbaru dikenal sebagai salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra.
-
Apa yang ditemukan para peneliti di Dataran Tinggi Antartika Timur? DATARAN TINGGI ANTARTIKA TIMUR Para peneliti memeriksa kembali data satelit yang diambil dari punggung bukit di lapisan es Antartika yang sebelumnya mencapai minus 93 derajat Celcius. "Ini tampaknya menjadi batas seberapa dingin di permukaan Bumi."
-
Di mana lokasi Trehaus School Jakarta? Trehaus School terletak di Sentral Senayan I.
MK beralasan, pasal yang digugat bersifat Open Legal Policy. Maksudnya, pokok para pemohon adalah kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembuat UU yakni pemerintah dan DPR. MK juga menyatakan kalau Open Legal Policy harus sesuai dengan pembentukan perundang-undangan.
Menanggapi ini, anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengatakan, untuk merealisasikan program wajib belajar 12 tahun dibutuhkan payung hukum mengikat. Apalagi program ini perlu segera direalisasikan.
"Urgensi Payung Hukum untuk wajib belajar 12 tahun sangat sangat mendesak. Karena payung hukum itu akan berimplikasi luas terhadap ketercapaian pendidikan menengah universal yang sudah dicanangkan cukup lama," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).
Untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun, ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Utamanya berkaitan dengan anggaran. Reni mencontohkan China yang memprioritaskan anggaran negara untuk program pendidikan.
"Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan yang memadai akan sangat berpengaruh bagi terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, " ucapnya.
"China itu ketika mereformasi anggaran pendidikan juga sekian persen anggaran di prioritas untuk pendidikan. Masalahnya sekarang presiden itu berfikir pentingnya mana? struktur dulu baru pendidikan maju atau pendidikan dulu baru infrastruktur maju?," tanyanya.
Reni berharap wajib belajar 12 tahun ini bisa segera terealisasi agar anak-anak Indonesia nantinya bisa mendapat pekerjaan yang layak atau dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
(mdk/noe)