Rapat Bareng Pemprov DKI, DPRD 'Sentil' Banyak Jabatan Kosong dan Plt
Percepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
Advertisement
Hal ini diungkapkan Suhud saat rapat kerja Komisi B bersama pihak eksekutif dengan agenda membahas overview perekonomian DKI Jakarta semester pertama dan proyeksi semester kedua tahun 2023.
Rapat Bareng Pemprov DKI, DPRD 'Sentil' Banyak Jabatan Kosong dan Plt
Anggota Komisi B DPRD Suhud Aliyudin menyoroti banyaknya jabatan yang kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
"Di banyak tempat banyak Plt juga gitu. Ini Plt, itu Plt sehingga banyak pekerjaan pokok yang terbengkalai," kata Suhud saat rapat, Rabu (12/7).
Rekomendasi Beritauntuk kamu
- Jaksa Agung dan Menpan RB Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset
- Rapat KIM di Kertanegara akan Putuskan Pasangan Prabowo-Gibran, Ketum Partai Buat Kesepakatan
- MK Tolak Uji Masa Jabatan Ketum Parpol 10 Tahun, Ini Pertimbangannya
- Hadapi Kemarau Panjang, Ganjar Pranowo Sampaikan Ini saat Tinjau Embung Glebeg Rembang
Setidaknya, terdapat 12 jabatan strategis untuk eselon II di lingkungan Pemprov DKI yang kosong.
Di antaranya Sekretaris Dewan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
Advertisement
Lalu, ada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ), Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual, dan Kepala Biro Hukum.
Foto; Suasana rapat Komisi B dengan Pemprov DKI.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun telah menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maria Qibtya untuk segera mengisi semua jabatan yang kosong itu.
Percepatan penempatan pejabat definitif ini dilakukan guna mendorong pelayanan lebih optimal.
"Saya minta kepada BKD Provinsi DKI Jakarta segera memproses pengisian jabatan yang kosong dan secepatnya harus diproses, diisi serta dilantik,"
kata Heru, Jumat (9/6) lalu.
Advertisement
merdeka.com
Heru berharap, BKD DKI dapat dengan cepat dan sigap mengisi jabatan kosong tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan, yakni pelantikan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).