Ricuh demo mahasiswa di Sumut, Kapolda minta pendemo taat aturan

Menurutnya, kerusuhan yang terjadi pada Kamis (20/9) lalu itu karena adanya dua pihak yakni satu pendukung pemerintah dan satu lagi yang kontra akan kinerja pemerintah.

2018-09-24 19:15:33

Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andrianto mengatakan, jika ada masyarakat yang ingin melakukan aksi harus memedomani ketentuan yang ada. Hal itu setelah adanya aksi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang dilakukan di depan gedung DPRD Sumut, Kamis (20/9) lalu.

"Sebenarnya saya sudah beberapa kali memberikan contoh kepada personel (anggota) bahwa unjuk rasa itukan hak, tapi dalam nyalurkan aspirasi harus memedomani ketentuan yang ada. Intinya bahwa sepanjang mereka melaksanakan unjuk rasa di muka umum dengan baik ya kita harus layani," kata Agus di Mapolda Sumatera Utara, Senin (24/9).

Menurutnya, kerusuhan yang terjadi pada Kamis (20/9) lalu itu karena adanya dua pihak yakni satu pendukung pemerintah dan satu lagi yang kontra akan kinerja pemerintah.

"Kemarin kan karena ada dua pihak, satu pendukung dan satu yang komplain, nah sekarang ini selama saya program 100 hari di Polda Sumatera Utara salah satu permasalahan yang paling pokok adalah masalah kemacetan. Kemacetan ini ternyata banyak faktornya yakni ada terminal bayangan, ada pasar yang ada di jalan kemudian sampai ke bahu jalan, parkir liar yang dilaksanakan preman dan lain sebagainya," ujarnya.

"Ini lah yang sekarang sedang kita tertibkan, dalam pelaksanaannya kami melaksanakan OTT pengurangan pajak restoran, ada kongkalikong antara Dispenda kota Medan dengan wajib pajak. Pada saat penggeledahan ternyata kita tahu bahwa pajak reklame yang targetnya begitu besar itu baru sekitar Rp 3 miliar. Ternyata reklame-reklame di kota Medan banyak. Tentunya dengan kebijakan tersebut, kami minta kepada pak walikota untuk segera perbaiki," sambungnya.

Menurutnya, hukum bukan merupakan satu-satunya alat untuk memasukkan orang ke dalam penjara tapi juga bisa membuat orang menjadi lebih baik. Ia pun meminta kepada Pemkot Medan untuk melakukan perbaikan, supaya semua itu untuk masyarakat.

"Sekarang sudah dirasakan bagian masyarakat baru empat minggu kita kerjakan tentu masyarakat sudah tahu apa. Tentu ini ada pihak yang pro-kontra masyarakat secara umum mungkin mendukung, tapi ada yang punya kepentingan untuk pribadi. Sehingga pada saat satu ada mendukung pemerintah, satu tidak paham menuntut sesuatu, ada penyusup-penyusup kepentingan lokal nah itulah mungkin anggota ini mencegah di tengah," ungkapnya.

"Kemudian yang satu melempar tidak sampai kena anggota yang kiri ngelempar tidak sampai kena anggota, sehingga anggota kalau nyerang yang dukung pemerintah kan enggak mungkin. Nanti dianggapnya rakyat, sehingga yang menjadi sasaran adalah temen-temen, itu adalah langkah untuk melerai. Kebetulan Kasat serse dan Kasat Narkoba juga menjadi korban, artinya bahwa itu bukan sesuatu yang disengaja dan itu juga sudah kita lakukan pemeriksaan juga kepada anggota atau investigasi ke dalam," katanya.

Baca juga:
Mahasiswa protes aksi brutal polisi terhadap pendemo pengkritik Jokowi
Kecam korupsi massal di Jatim, mahasiswa kepung gedung DPRD
Blokade Jalan Imam Bonjol Medan, Mahasiswa tuntut perbaikan ekonomi
Kapolda Sumut jenguk 5 mahasiswa pendemo Jokowi di RS Bhayangkara
Demo massa pro dan kontra Jokowi di Medan rusuh, 10 mahasiswa luka
Kecam pembubaran demo di Bengkulu, mahasiswa geruduk Mabes Polri

(mdk/rhm)