Romo Benny sebut revisi UU untuk membonsai KPK
Menurutnya masalah utamanya terletak pada DPR yang tidak ingin KPK lebih kuat dalam memberantas korupsi.
Rohaniawan Romo Benny Susetyo mengatakan upaya DPR merevisi UU Nomor 30 tahun 2002 karena KPK dinilai mengancam eksistensi DPR. Revisi tersebut dilakukan mengingat banyaknya anggota DPR yang tertangkap tangan oleh KPK.
"Banyak anggota DPR yang tertangkap tangan oleh KPK. Untuk itu DPR membonsai KPK melalui revisi agar KPK tidak lagi bisa melakukan OTT terhadap anggota DPR," kata Romo Benny kepada awak media di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (16/2).
Salah satu cara melemahkan fungsi KPK yaitu dengan membuat dewan pengawas katanya. Dia melanjutkan dewan pengawas berada di bawah kekuasaan eksekutif (presiden). Kalau di bawah kekuasaan, akan ada pasal 2 yang mengawasi KPK dalam penyadapan, bagaimana cara KPK tangkap tangan harus persetujuan lembaga eksekutif, bukan lagi pimpinan KPK.
"Ya kalau demikian ya sejak awal sudah ketahuan. Artinya sejak awal KPK hanya sekadar pencegah bukan tindakan," tegas Romo Benny.
Menurutnya masalah utamanya terletak pada DPR yang tidak ingin KPK lebih kuat dalam memberantas korupsi. Untuk itu DPR mencari celah dengan merevisi UU KPK demi memandulkan fungsi KPK.
Baca juga:
Ini pasal-pasal dalam draf revisi UU yang dianggap melemahkan KPK
Luhut: Saya tanya sama kalian di mana lemahnya revisi UU KPK?
Romo Benny: Kalau KPK itu dimandulkan, koruptor akan merajalela
Tolak revisi UU KPK, pimpinan KPK ikut demo sambil bawa pentungan
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.