Ruki pasrahkan Perppu Plt KPK ke DPR
Ruki tak khawatir jika Perppu yang diterbitkan Presiden Joko Widodo itu ditolak oleh DPR.
Plt Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menyerahkan sepenuhnya wewenang untuk memproses Perppu Plt KPK ke pimpinan DPR. Dia mengaku tak akan mengintervensi pimpinan DPR untuk menerima Perppu tersebut.
"Saya tidak akan campuri urusan yang berada pada domain politik. Penolakan dan penerimaan (Perppu) itu hak DPR," kata Ruki sesuai melakukan pertemuan dengan Ketua DPD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/3).
Selain itu, dia tak khawatir jika Perppu yang diterbitkan Presiden Joko Widodo itu ditolak oleh DPR. Bahkan, dia bersyukur dapat kembali menjalani aktivitasnya seperti biasa.
"Kalau diterima saya lanjutkan tugas itu, kalau Perppu tidak diterima, ya tidak berlaku. Alhamdulillah saya bisa kembali ke habitat saya," tandasnya.
Empat pimpinan KPK hari ini melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPD Irman Gusman. Agenda ini membahas terkait pencegahan pemberantasan korupsi di DPD.
Irman yang ditemui sebelum melakukan pertemuan mengatakan, isi pertemuan tersebut akan banyak membahas sejumlah isu, di antaranya membahas dalam rangka menguatkan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
"Karena masalah korupsi ini masalah kenegaraan. Kami DPD sebagai lembaga negara mau dengar apa langkah kerja KPK ke depan," kata Irman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Keempat pimpinan KPK yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Taufiequrrachman Ruki, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja dan Indriyanto Seno Adji.
Baca juga:
Bertemu DPD, KPK berkomitmen awasi SDA di daerah dari korupsi
Pimpinan KPK lakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPD
KPK segera limpahkan berkas perkara Sutan Bhatoegana ke Tipikor
KPK sepakat kewenangan remisi koruptor dikembalikan ke Kemenkum HAM
Ini 12 nama calon komisioner komisi kejaksaan
Reses selesai, DPR bahas calon Kapolri & Perppu Plt KPK di paripurna
KPK, Polri, TNI, Kejagung dan menteri Jokowi sepakat selamatkan SDA
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.