Rumah Samadikun seharga 50 M bakal disita Kejari Jakpus
Dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Samadikun wajib membayar denda sebesar Rp 169 miliar.
Salah satu aset milik terpidana korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun akan disita Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Samadikun diketahui memiliki dua aset bernilai tinggi, di antaranya sebuah rumah di Jalan Jambu, Menteng dan tanah di kawasan Puncak Bogor.
Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidus) Arminsyah mengatakan untuk harga rumah milik Samadikun diperkirakan mencapai Rp 50 miliar. Tidak menutup kemungkinan, rumah itu akan disita jika Samadikun tidak membayar uang denda kerugian negara.
"Kalau enggak dibayar (dendanya) salah satunya akan disita," kata Arminsyah di Kejagung, Jakarta, Selasa (3/5).
Dalam putusan Mahkamah Agung (MA), Samadikun wajib membayar denda sebesar Rp 169 miliar. Di mana putusan denda uang pengganti itu tercantum dalam surat putusan MA dengan nomor 1696K/PID/2002.
Terkait tata cara pembayaran denda, Arminsyah mengaku belum ada keputusan dari Samadikun. Namun, dari hasil diskusi Samadikun dengan pihak keluarga, Arminsyah mengklaim Samadikun dan keluarga bersedia menyerahkan rumah yang ditaksir bernilai Rp 50 miliar tersebut.
"Mereka sedang mendiskusikan untuk membayar uang pengganti, tapi rumahnya siap diserahkan, yang di Jalan Jambu, itu ditaksir Rp 50 miliar. Kalau yang di Puncak belum tahu ditaksir berapa," pungkas Arminsyah.
Baca juga:
Jaksa Agung geram disebut beri perlakuan khusus ke Samadikun
PKS kritik BIN karena Samadikun tak diborgol
Selain Samadikun, masih ada 54 orang lagi selewengkan dana BLBI
Salim Said: Samadikun Hartono perampok bukan koruptor
Perlu payung hukum recovery aset negara dari tangan pelaku kejahatan
Fakta mencengangkan selama Samadikun jadi buron paling banyak dicari
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana Hendarman Supandji menyeleksi Jaksa untuk menangani kasus BLBI? Hendarman menegaskan, padahal sudah menyeleksi ketat 35 jaksa unggulan dan tahan banting untuk menangani kasus BLBI.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Kapan kasus DBD di Jakarta mencapai puncaknya? Trend kasus DBD akan meningkat pasca El Nino dan pola kenaikan per bulannya khas pada musim penghujan dan sama dari tahun ke tahun akan mulai meningkat Desember, puncak April, lalu kembali turun," terangnya.