Saat Sandi seret 2 pengusaha super kaya di kasus penggelapan tanah

Ditanya siapa orang super kaya itu, Sandiaga enggan menjawabnya secara gamblang. Meski begitu, menurut Sandiaga, dua orang super kaya ini berbeda pandangan politik, satu mendukung dirinya dan satunya tidak mendukungnya.

Kasus pelaporan ke polisi terhadap kandidat di Pilgub DKI 2017 kembali terjadi. Kali ini, menimpa Calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang dituduh telah terlibat penggelapan sejumlah uang saat proses jual beli lahan.

Adalah Ketua Dewan Direksi Ortus Holdings Edward S Soeryadjaya yang melaporkan Politikus Gerindra itu. Sandiaga dan rekannya Andreas, diduga melakukan penggelapan dalam penjualan sebidang tanah di Jalan Raya Curug, Tangerang Selatan, Banten, pada 2012 lalu.

Sandiaga angkat bicara soal kasus penggelapan tanah yang dituduhkan terhadap dirinya. Terlebih setelah dia dicibir rivalnya, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat.

"Ini perseteruan dua orang super kaya, mungkin Pak Djarot enggak ngerti kasusnya, kasihan juga komentar sesuatu hal yang dia tidak mengerti, tapi itu sah-sah saja, namanya berkampanye," kata Sandiaga di Recapital Building, Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (21/3) dua hari lalu.

Pada Rabu (22/3) kemarin, Sandiaga kembali angkat bicara soal kasus yang menimpanya. Lagi-lagi Sandiaga menyebut bahwa soal perseteruan dua orang super kaya dalam kasus itu.

"Tentunya kasus itu sudah dilaporkan, yang bertikai itu orang yang sangat super kaya. Saya ingin mengimbau, yuk kita balikkan pilkada ini, pikirkan warga yang tentunya menginginkan solusi terhadap masalah yang dihadapkan. Orang super kaya ini memiliki koneksi yang kuat, punya kuasa, dan punya kemampuan untuk menggerakkan," jelasnya.

Ditanya siapa orang super kaya itu, Sandiaga enggan menjawabnya secara gamblang. Meski begitu, menurut Sandiaga, dua orang super kaya ini berbeda pandangan politik.

"Satunya mendukung saya, satu lagi enggak mendukung saya. Nah, yang enggak mendukung saya tentunya menggunakan sebuah proses politisasi ini untuk menghalangi usaha-usaha saya menghadirkan solusi. Lihat saja dari kasusnya sendiri, siapa yang dilaporkan, siapa yang melaporkan," tuturnya.

Sandiaga meminta penundaan penanganan dugaan kasus penggelapan penjualan lahan yang melibatkan dirinya hingga Pilgub DKI berakhir.

Sandiaga mengaku menghormati proses hukum dari kepolisian. Dia juga menunggu jawaban dari kepolisian apakah mengabulkan penundaan penanganan kasus tersebut hingga Pilgub DKI berakhir. Alasan penundaan tersebut, kata dia, berkaitan dengan profesionalisme dan proporsionalitas.

"Profesionalisme karena ternyata saya enggak terlibat kasusnya. Saya tidak menandatangani, saya tidak ada di situ, tidak terlibat. Klarifikasi yang diperlukan oleh saya itu menurut kami sebetulnya sangat-sangat tidak memiliki basis," jelas Sandiaga.

"Proporsionalitas karena apa yang saya lakukan sekarang ini jauh lebih dampaknya lebih besar untuk bangsa dan negara. Menyapa warga menghadirkan pemilu yang jujur adil dibandingkan hanya untuk memuaskan syahwat greed atau syahwat ketamakan dari dua orang super kaya yang berseteru," sambungnya.

Lebih lanjut, pemanggilan dirinya Polda Metro Jaya hanyalah masalah bisnis yang dipolitisasi. Kata Sandiaga, bila aparat penegak hukum bersikukuh mengusut kasusnya tersebut artinya mereka berpihak kepada kalangan elite yang memiliki banyak kekayaan.

Sandiaga pun menuding penyalahgunaan kekuasaan itu dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk berpihak kepada paslon lain. Sehingga dirinya tak bisa menemui warga untuk berkampanye dan menyerap aspirasi dari warga.

Sandiaga pun memastikan bila dirinya kembali dipanggil usai hari pencoblosan, dia akan hadir dan kooperatif. Namun untuk saat ini dia menegaskan meminta penundaan pemeriksaan.

Sebelumnya, Cawagub DKI nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat mencibir kasus yang menimpa Sandiaga. Djarot membandingkan Sandiaga dengan Ahok yang selalu hadir pada sidang kasus penistaan agama tiap Selasa.

Jubir Ahok- Djarot Raja Juli Antoni menyatakan, Djarot tidak memiliki maksud sok tahu atas urusan hukum Sandiaga.

"Publik juga enggak ingin tahu apakah kasus ini urusan perseteruan dua, tiga atau bahkan 10 orang super kaya di sekitar Mas Sandi. Silakan jelaskan di kantor polisi," katanya, Rabu (22/3).

Menurutnya, Djarot hanya menyarankan agar semua pihak termasuk Sandiaga menghormati proses hukum dan tak meminta penanganan kasus ditunda dengan alasan padatnya kampanye Pilgub DKI.

"Dalam konteks ini, Sandi bisa belajar dari Ahok yang tidak pernah sekalipun mangkir dalam proses hukum bahkan pernah punya inisiatif untuk mendatangi kepolisian tanpa dipanggil," katanya.

Baca juga:
Ini respons Anies masuk menteri terbaik Jokowi versi Indo Barometer
Relawan MU nilai program Anies-Sandi sesuai fokus Muhammadiyah
Anies: Kami memilih laporkan LHKPN lebih awal
Anies: Perhatian kami kepada lansia tidak sekadar kartu
Pakar Hukum Tata Negara: Peraturan KPU DKI Nomor 49 sah
Tim Anies-Sandi laporkan akun twitter Saiful Muzani ke Bawaslu
Tak hanya teruskan KJP, Anies bakal tingkatkan mutu pendidikan