Saksi ahli digugat gubernur Sultra, KPK-LPSK beri perlindungan
KPK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperbarui nota kesepahaman atau MoU. Salah satu hal yang disoroti oleh dua lembaga tersebut yaitu, kasus ahli dari IPB Basuki Wasis yang digugat ke pengadilan atas kesaksiannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperbarui nota kesepahaman atau MoU. Salah satu hal yang disoroti oleh dua lembaga tersebut yaitu, kasus ahli dari IPB Basuki Wasis yang digugat ke pengadilan atas kesaksiannya.
Basuki Wasis diminta KPK untuk menjadi ahli dalam persidangan kasus korupsi yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam. Namun, kesaksian pengajar di Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu digugat secara perdata oleh Nur Alam.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
"KPK berkomitmen dengan LPSK dan teman-teman pemerintahan dari Lingkungan Hidup membantu sekuat tenaga sebaik-baiknya semoga (penggugat) tidak menang di pengadilan," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung LPSK, Jakarta Timur, Selasa (17/4).
Agus mengatakan pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor dan justice collaborator merupakan bagian komitmen KPK dan LPSK. Untuk itu, lembaganya bersama LPSK akan menyiapkan strategi untuk menyelamatkan Basuki dari tuntutan perdata yang diajukan Nur Alam.
"Kami mengacu ke aturan yang ada. Pasalnya saksi, korban atau pelapor tidak boleh dituntut atas kesaksian yang disampaikan. Hak yang dimiliki saksi ahli kita perjuangkan dan berikan ke mereka," tegasnya.
Hal yang sama dikatakan oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai. Dia pun berjanji akan memberi perlindungan hukum kepada Basuki.
"Akan kita advokasi dan lindungi. Karena ahli ini penting untuk membuka tindak pidana korupsi," jelas Haris.
Dalam kesaksiannya, Basuki mengungkapkan bahwa korupsi yang menjerat Nur Alam menyebabkan kerugian negara karena dampak lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabaena sebesar Rp 2,7 triliun.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Di vonis berbeda dengan tuntutan JPU, putusan Nur Alam dipelajari KPK
Kasus izin usaha tambang, Gubernur Sultra nonaktif divonis 12 tahun bui
Hakim perintahkan KPK buka blokir rekening dan sertifikat tanah milik Nur Alam
Bacakan nota pembelaan, Nur Alam mengaku tak makan satu sen pun uang negara
Tuntut 18 tahun bui, KPK sebut korupsi Nur Alam berdampak pada lingkungan