Sanksi Pidana dalam Penindakan Kasus Korupsi Dinilai Belum Berikan Efek Jera
"Faktanya, main tindak terus, tindak terus tapi sama saja gitu kan tidak berkurang, seolah-olah tidak ada apa-apa tindakan-tindakan itu,"
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai upaya penindakan yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi belum efektif. Sebab, masih banyak pejabat yang tertangkap tangan akibat perbuatan korupsi.
Teranyar, Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah terjerat kasus dugaan suap pengurusan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapula, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim di PN Balikpapan Kayat. Setelah ditelisik, Kayat diduga terlibat suap terkait penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Balikpapan tahun 2018
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Menurutnya, jika negara serius menangani korupsi ini harus ada perubahan pada level politik pencegahan pengelolaan dalam kerangka pencegahan korupsi. Dalam konteks pencegahan, KPK seharusnya tidak hanya menggunakan hukum pidana untuk memberikan efek jera kepada pejabat nakal.
"Faktanya, main tindak terus, tindak terus tapi sama saja gitu kan tidak berkurang, seolah-olah tidak ada apa-apa tindakan-tindakan itu," kata Margarito di Jakarta, Minggu (5/5).
Meski begitu, dia mengakui salah satu upaya penanganan kasus korupsi oleh KPK adalah operasi tangkap tangan. Namun, menurutnya, upaya itu juga belum memberikan efek jera.
"Itu menunjukkan bahwa cara kita menangani, politik kita menangani korupsi ini keliru," ujarnya.
Dia berpendapat, KPK keliru jika terus mengandalkan hukum dan sanksi pidana dalam penanganan korupsi. Lembaga antirasuah itu perlu memikirkan solusi pencegahan dalam bentuk penciptaan tatanan dengan mengandalkan sanksi administrasi.
"Kalau kita lihat korupsi-korupsi ini kan mark up dan suap, cuma itu. Bagaimana bisa mark up tak terkendali, suap itu karena sebagian orang berbagi untuk dari nilai proyek. Nah, mark up harus diketahui jauh sebelum proyek atau anggaran itu dilaksanakan. Harus dicegah diawal, cuma masalahnya sistem kita tidak cukup handal untuk mencegah persoalan seperti itu," tandasnya.
Baca juga:
Kasus Pemalsuan SK Menhut, Mantan Bupati Siak Jadi Tersangka
Korupsi Genset Rumah Sakit, Mantan Kadinkes Banten Divonis 16 Bulan Penjara
Periksa Petinggi Pertamina, KPK Dalami Dugaan Suap Bowo Sidik
KPK Tetapkan Wali Kota Dumai Tersangka Suap dan Gratifikasi
Bowo Sidik Akan Ubah Keterangan di BAP Terkait Mendag dan Sofyan Basir