Sarat muatan politis, kasus Bansos Sumut agar diambil alih KPK
"Kalau kasus politis seperti ini KPK yang harus tangani. Kasus yang menimpa Rio sangat-sangat politis."
Pengamat Politik Tjipta Lesmana berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dana bantuan sosial Sumatera Utara. Dia meyakini kasus tersebut sarat muatan politis apabila ditangani Kejaksaan Agung.
Diketahui, kasus tersebut menyeret nama bekas Sekjen NasDem Patrice Rio Capella, sedangkan Jaksa Agung HM Prasetyo juga bekas politikus NasDem.
"Kalau kasus politis seperti ini KPK yang harus tangani. Kasus yang menimpa Rio sangat-sangat politis," kata Tjipta dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (24/10).
Hal senada disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Muslim Ayub yang menyatakan pula ada baiknya KPK ambil alih kasus dana bansos Sumatera Utara. Pasalnya, dia meyakini KPK mampu mengusut tuntas kasus tersebut.
Apalagi, Kejaksaan sampai saat ini belum menetapkan satu pun tersangka. "Kalau sampai seminggu ini Kejaksaan belum tetapkan tersangka, KPK harus ambil alih," ucapnya.
Politikus PAN ini juga menyatakan akan ada muatan politis apabila kasus ini masih ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada baiknya diserahkan ke KPK yang dikenal memiliki independensi.
"Karena tersangkanya senior saya Rio Capella dan OC Kaligis," ujarnya.
Baca juga:
Gatot sebut Prasetyo amankan kasus bansos Sumut, benarkah terlibat?
Jawaban Surya Paloh saat dicurigai terlibat korupsi bansos Sumut
Surya Paloh dicecar KPK soal pertemuan Gatot & Rio di markas NasDem
KPK tak masalah Surya Paloh memajukan pemeriksaan
Surya Paloh diperiksa terkait kasus dugaan suap Rio Capella
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang menjadi status Karna Suswandi di mata KPK? Yang jelas Kami tidak masuk di dalam Ranah politik Jadi kalau memang itu Boleh atau tidak boleh bisa atau tidak bisa. Maka itu tentunya dikembalikan oleh KPU ya sebagai lembaga yang akan menentukan statusnya yang bersangkutan