Serahkan kasus Setnov ke MKD, Jokowi minta menteri tak berpolemik

Presiden juga menegaskan bila Freeport baru dibahas dua tahun sebelum kontrak habis.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya soal dugaan pencatutan namanya oleh Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Untuk itu, Jokowi minta antarmenteri tidak berpolemik di publik lantaran kasus tersebut sudah ditangani di MKD DPR.

"Sekali lagi presiden menyampaikan bahwa presiden menghormati proses di MKD sehingga dengan demikian proses di MKD yang sudah berjalan dan akan berjalan. Presiden meminta tadi dalam arahan tidak ada lagi polemik antarmenteri untuk hal tersebut, karena sekarang ini sudah di MKD," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Senin (23/11).

Soal Freeport, jelas Pramono, Presiden selalu menekankan akan empat poin yaitu divestasi untuk kepentingan bangsa, royalti, pembangunan smelter dan pembangunan Papua. Selanjutnya tambah Pramono, Presiden juga menegaskan bila Freeport baru dibahas dua tahun sebelum kontrak habis.

Yaitu pada tahun 2019, dua tahun sebelum habisnya kontrak Freeport. "Itu arahan presiden sampai hari ini, itu yang digunakan presiden sebagai ukuran atau cara penyelesaian," tandasnya.

Baca juga:
Pimpin sidang kabinet, Jokowi tegaskan para menteri tak saling sikut
Presiden Jokowi kembali ingatkan menteri tak bikin gaduh
Jokowi tunjuk menteri penghubung untuk kerja sama investasi asing
Seribu delegasi temui Jokowi, Jepang lirik investasi di Indonesia
Beli heli buatan asing, Jokowi dituding melanggar undang-undang