Setara Institute nilai demo gelar sajadah 2 Desember melanggar hukum

Setara Institute nilai demo gelar sajadah 2 Desember melanggar hukum. Ketua Setara Institute Hendardi menilai rencana unjuk rasa yang dilakukan sejumlah organisasi massa pada Jumat (2/12), dengan melaksanakan salat di sepanjang jalan Jenderal Sudirman hingga Thamrin melanggar hukum.

Ketua Setara Institute Hendardi menilai rencana unjuk rasa yang dilakukan sejumlah organisasi massa pada Jumat (2/12), dengan melaksanakan salat di sepanjang jalan Jenderal Sudirman hingga Thamrin melanggar hukum. Menurut Hendardi, demo dengan cara menggelar sajadah di jalan protokol merupakan pelanggaran hukum yang harus ditindak.

"Rencana gelar sajadah di jalan protokol Jakarta pada 2/12/2016 adalah bentuk demonstrasi yang jika benar dilaksanakan merupakan pelanggaran hukum," kata Hendardi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (22/11).

Hendardi mengatakan, demonstrasi merupakan ekspresi demokrasi untuk tujuan menyampaikan aspirasi mendapat jaminan dalam hukum HAM dan dalam Undang-undang. Namun, demonstrasi harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh demokrasi dan tidak melanggar hukum.

"Apalagi demonstrasi tersebut ditujukan untuk mendesak penangkapan dan penahanan Basuki Tjahaja Purnama yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Polri sebagai penegak hukum adalah institusi demokrasi yang menjadi instrumen penegakan hukum, sehingga rule of law bisa ditegakkan. Tidak bisa proses peradilan ditekan sedemikian rupa sehingga penegak hukum tidak bekerja independen. Trial by mob adalah bentuk tindakan anti demokrasi," ujar dia.

Dia menambahkan, sebelumnya pimpinan NU, Muhammadiyah, MUI, dan organisasi Islam lainnya secara terbuka menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu aksi gelar sajadah tidak lagi relevan.

"Tindakan penegakan hukum pada mereka yang melakukan tindak pidana dan dugaan aksi-aksi inkonstitusional harus dilakukan untuk menunjukkan bahwa soal demonstrasi ini bukan semata-mata soal Ahok yang belum ditahan dan soal Pilkada DKI, tetapi soal kebangsaan dan negara hukum Indonesia yang dicabik-cabik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.

Diketahui, aksi damai bertajuk bela Islam jilid 3 akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI di sepanjang Jalan Sudirman hingga MH Thamrin pada pada Jumat 2 Desember. Dalam unjuk rasa itu massa berencana menggelar salat Jumat di kawasan jalan Sudirman hingga MH Thamrin.

Polisi dan TNI sendiri menyatakan melarang massa salat Jumat di kawasan jalan Sudirman hingga MH Thamrin. Sebab, hal tersebut dapat menganggu ketertiban umum.

"Undang-undang mengatur soal kebebasan berpendapat. Tapi dengan tidak mengganggu kepentingan umum," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Mochammad Iriawan kepada awak media di Polda Metro Jaya, Senin (21/11).

Baca juga:
Jelang demo, polisi gandeng Kemenkominfo telusuri akun provokatif
Megawati turun gunung jaga keutuhan NKRI
Gaduh isu makar gulingkan Presiden Jokowi
Tegasnya TNI-Polri bakal tindak pelaku makar
Pemerintah dinilai panik sebut demo 25 November disinyalir makar
Ekonom: Investor mulai khawatir demo 2 Desember
NasDem sebut rencana demo susulan 25 November sudah berlebihan