Setjen belum terima surat protes pimpinan DPR soal cekal Setnov
Setjen belum terima surat protes pimpinan DPR soal cekal Setnov. Pihak setjen membantah tengah melakukan kajian terkait surat protes pencekalan Ketua Umum Partai Golkar itu sebelum dikirimkan kepada Presiden.
Surat protes pencekalan Ketua DPR Setya Novanto yang rencananya akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo kabarnya ditunda. Sebelumnya, protes pencekalan itu menjadi keputusan rapat Badan Musyawarah.
Sekjen DPR, Ahmad Djuned, mengatakan, pihaknya belum menerima surat protes pencekalan dari pimpinan.
"Kemarin kita ada rapat, belum sampai (belum sampai ke sekjen)," kata Djuned di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/4).
Djuned menjelaskan, pimpinan DPR, fraksi dan AKD telah menggelar rapat Bamus untuk menindaklanjuti surat protes pencekalan Setnov. Sayangnya, Ahmad enggan membocorkan hasil pembahasan dalam rapat tersebut.
"Kemarin kita hanya rapat bamus dan maaf kami tidak bsa menyampaikan hasil rapat bamus karena itu tertutup," terangnya.
Pihaknya juga membantah tengah melakukan kajian terkait surat protes pencekalan Ketua Umum Partai Golkar itu sebelum dikirimkan kepada Presiden.
"Oh enggak. Kajian kami enggak. Enggak ada enggak," klaim Djuned.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengaku mendapat informasi nota keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto ditunda. Namun, Bambang enggan berkomentar soal alasan ditundanya surat itu kepada Presiden Joko Widodo.
"Tanya pimpinan, saya engar informasinya, pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke presiden," kata Bambang.
Bambang mengusulkan surat tersebut sebaiknya memang ditunda. Hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan politik nasional. Dia juga menyarankan, polemik pencekalan Setnov menjadi ranah Komisi III bukan pimpinan DPR.
"Sebetulnya, bagusnya supaya tidak ada kegaduhan baru. Kami menyarankan persoalan nota protes itu jangan jadi domain pimpinan, jadi domain komisi III saja," tegasnya.
Badan Musyawarah juga disebut telah menyepakati soal penugasan ke Komisi III untuk menyelidiki prosedur pencekalan Setnov oleh Ditjen Imigrasi. Bambang mengungkapkan Bamus hanya menyampaikan pemberitahuan saja terkait protes dari pimpinan DPR terkait pencekalan Setnov.
Baca juga:
KPK minta pencekalan Setnov tidak dilihat dalam konteks politik
Komisi III DPR usul surat protes pencekalan Setnov ke Jokowi ditunda
Bamsoet: Nota protes pencekalan Setnov tak jadi dikirim ke Jokowi
Peluru Fahri Hamzah buat KPK dan Menkum HAM demi bela Setya Novanto
Fahri sebut pencekalan Setnov bisa dibatalkan kalau belum tersangka
Saat DPR ngotot, Golkar malah santai tanggapi pencekalan Setnov
Sekjen Golkar bantah Komisi III DPR selidiki pencekalan Setnov
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang dilakukan Prabowo saat menyapa ketua umum partai politik? Ketua umum partai politik pengusung Prabowo-Gibran terlihat hadir dalam acara tersebut. Saat Prabowo ingin menyapa para ketua umum yang hadir, dia pun berkelakar tengah mempersiapkan nama-nama yang hadir. Sebab, dirinya takut nama tersebut terlewat dapat menyebabkan koalisi tak terbentuk."Ini daftar tamunya panjang banget, jadi harus saya sebut satu-persatu. Kalau enggak disebut koalisi tak terbentuk," kata Prabowo, disambut tawa oleh para tamu yang hadir.
-
Siapa yang memimpin Dewan Banteng? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
-
Bagaimana Jenderal Sayidiman menghadapi kenyataan pencopotan jabatannya? Meski, Sayidiman legowo dalam menghadapi kenyataan itu.