Setuju Panglima TNI, Ketua MPR sebut demokrasi RI kebablasan

Setuju Panglima TNI, Ketua MPR sebut demokrasi RI kebablasan. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengkritik demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Menurut dia, demokrasi di Tanah Air tidak sesuai dengan Pancasila sila ke empat.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengkritik demokrasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Menurut dia, demokrasi di Tanah Air tidak sesuai dengan Pancasila sila ke empat.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan setuju dengan pandangan Gatot. Menurut dia, demokrasi di Indonesia saat ini sudah kebablasan.

"Saya sependapat jika itu dikatakan sudah lampu kuning, ya kan awalnya kita dari otoriter sekarang malah bebasnya luar biasa, kalau memang dibilang kelebihan saya setuju," ujar Zulkifli Hasan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, (5/6).

Zulkifli menilai, demokrasi kebablasan hampir terjadi di semua bidang. Dia tak setuju jika parlemen disebut tak demokratis.

"Ya hampir disemua bidang, kan Parlemen itu yang milih rakyat," singkatnya.

Lebih jauh, Zulkifli kembali mengingatkan, Pancasila itu bukan berarti siapa yang lebih nasionalis, melainkan membagi kasih sayang kepada seluruh warga negara.

"Pancasila itu apa sih, kan tujuannya satu, senasib sepenanggungan, intinya kasih sayang, tapi sekarang kok saling menyakiti berarti sudah lebih ini," tuturnya.

Diapun juga menyinggung berbagai pihak saat terjadinya pemilihan umum atau kepala daerah, dimana sering kali agama dan nasionalisme diperjual belikan. "Agama dipolitisasi dan NKRI dipertaruhkan tentu itu yang juga harus kita evaluasi," sindirnya.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut demokrasi dijalankan di Indonesia saat ini tak lagi sejalan dengan Pancasila. Padahal, kata Gatot, sila keempat dalam Pancasila sudah mengatur cara berdemokrasi di Tanah Air.

Itu diungkapkan Gatot saat memberikan ceramah dalam dialog kebangsaan di Masjid Islamic Center, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta, Minggu (4/6) kemarin malam.

"Cara berdemokrasi di Indonesia adalah dengan sila keempat yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak seperti saat ini. Harusnya menggunakan musyawarah dan mufakat, bukan voting," kata Gatot di depan puluhan ribu jemaah Muhammadiyah.

Gatot menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Tetapi, kata Gatot, pada pelaksanaannya demokrasi di Indonesia masih jauh dari kata Pancasila.

"Saya siap ditembaki karena mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tak sesuai dengan Pancasila. Enggak apa-apa ditembaki emang kenyataannya seperti itu kok," papar Gatot.