Sidang PK Suryadharma Ali, saksi ahli usul BPKP dibubarkan
BPKP memeriksa pengelolaan keuangan negara jika ada permintaan dari penegak hukum. Sementara BPK memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan baik diminta atau tidak.
Mantan Menteri Agama yang juga terpidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dana operasional menteri, Suryadharma Ali, kembali menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) di PN Jakarta Pusat, Rabu (18/7).
Sidang dengan agenda keterangan saksi ini menghadirkan dua saksi ahli. Saksi ahli ini merupakan mantan auditor BPK, Eko Sembodo dan ahli hukum administrasi negara, I Gede Panca Astawa.
-
Siapa Raja Ali Haji? Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad atau dikenal dengan nama pena Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada tahun 1808 silam.
-
Kapan Raja Ali Haji menulis Gurindam Dua Belas? Kebijaksanaan Lokal Gurindam Dua Belas yang ditulis pada tahun 1847 ini merupakan kebijkasanaan lokal atau local wisdom masyarakat Melayu-Bugis.
-
Kapan Kartika Putri dan Habib Usman bin Yahya pergi haji? Ini bukanlah kali pertama bagi mereka berdua.
-
Kapan Adi Suryanto meninggal? Kabar duka datang dari salah satu instansi pemerintah, Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kepala LAN, Prof Dr. Adi Suryanto, meninggal dunia di Yogyakarta pada Jumat (15/12).
-
Kapan Habib Muhammad bin Idrus Al Habsyi meninggal? Makam Habib Muhammad meninggal di Kota Surabaya pada tahun 1917 Masehi.
-
Bagaimana K.H. Abbas Abdul Jamil melawan penjajahan? Salah satu yang menjadi modalnya dalam melawan penjajah adalah menghidupkan kembali Tarekat Tijaniyah yang didirikan oleh ulama Aljazair, Syekh Abul Abbas Ahmad At-Tijani (1737-1815).Dalam gerakan ini, Kiai Abbas menyebarkan semangat mengedepankan syariat sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW dalam melawan tirani. Ada semangat kerasulan yang dibawa dalam gerakan ini, agar penjajahan yang memperbudak dan menyengsarakan rakyat dihapuskan.
Saat sidang berlangsung, hakim anggota menanyakan siapa sebenarnya lembaga yang mempunyai kewenangan menentukan kerugian negara antara BPK dan BPKP. Sebab menurut hakim, selama ini dalam setiap kasus, kuasa hukum selalu menyatakan BPKP tak berwenang dalam menentukan kerugian negara, sementara penegak hukum selalu menjadikan BPKP sebagai acuan dalam menghitung kerugian negara. Hakim kemudian meminta pendapat apa yang harus dilakukan agar perdebatan seperti ini tak berlanjut.
Ahli hukum administrasi negara, I Gede Panca Astawa menjelaskan latar belakang terbentuknya dua lembaga tersebut. Ia mengatakan BPK terbentuk jauh lebih lama dibandingkan BPKP. Usia BPK ini dibentuk berbarengan dengan dibentuknya institusi presiden dan wakil presiden. Saat itu MPR juga disebutnya belum terbentuk.
BPK, kata Gede, merupakan adopsi institusi pemerintahan Hindia Belanda. Sementara BPKP muncul pada era Orde Baru. Menurutnya lembaga yang harus memeriksa dan menentukan kerugian negara ialah BPK.
"Yang memeriksa saya tetap bertahan BPK. BPKP mengawasi. Ini nomenklatur yang berbeda dan terjadi overlapping di sini. Untuk menghindari ini, menyudahi ini, dengan segala hormat harus dibubarkan BPKP itu agar tidak lagi ada debatable. Bukan hanya di sini tapi di daerah-daerah juga bingung karena keduanya jalan," jelasnya.
Gede menambahkan para anggota BPK memiliki latar belakang sebagai orang yang pernah bekerja di BPKP. Selain itu ia mengatakan BPKP memeriksa pengelolaan keuangan negara jika ada permintaan dari penegak hukum. Sementara BPK memiliki kewajiban melakukan pemeriksaan baik diminta atau tidak.
"Kalau BPKP tergantung permintaan penegak hukum. BPK diminta atau tidak tetap memeriksa pengelolaan keuangan negara," jelasnya.
KPK lelang kain Kiswah Kabah milik Suryadharma Ali
Suryadharma Ali: Saya diadili oleh peraturan yang mati
JK jelaskan Suryadharma Ali pakai dana operasional menteri sesuai aturan
JK jadi saksi meringankan di sidang PK Suryadharma Ali
Sidang PK Suryadharma Ali, JK urai prinsip penggunaan dana operasional menteri
Wapres JK akan bersaksi di sidang PK Suryadharma Ali
Jadi saksi PK Suryadharma Ali, JK paparkan soal dana operasional menteri