Simalakama Kritik Pemerintah

Bayang-bayang Ditangkap karena Kritik Pemerintah

Bagaikan buah simalakama, bayang-bayang dipolisikan membuat masyarakat apatis mengkritik kebijakan pemerintah. Diinta kritik pemerintah tapi takut berakhir di penjara.

Permintaan Jokowi agar masyarakat mengkritik kebijakan pemerintah pun dipertanyakan pelbagai pihak. Salah satunya mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menyoroti pemerintah yang memerlukan kritikan pedas dari masyarakat namun masih ada orang ditangkap akibat kritikan tersebut. Hal itu menurut Fahri sebagai ironi.

"Tapi di luar sana orang ditangkap juga, dijemput juga oleh suatu yang formalistik yang tidak mau kita ubah, kan ini ada undang-undangnya, Undang-Undang yang dipakai undang-undang No 1 tahun 1946 masih dipakai sampai sekarang," kata Fahri Hamzah dalam diskusi virtual, Kamis (11/2).

Potret kebebasan berekspresi masa pemerintahan Jokowi tergambar dalam survei dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia. Hasil survei dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia mencatat 36 persen responden mengatakan bahwa saat ini Tanah Air menjadi kurang demokratis dan 37 persen menilai tetap pada keadaan yang sama.

Sedangkan 47,7% responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Serta 57,7% responden juga menyatakan aparat dinilai makin semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa.

Survei dilakukan pada 24-30 September 2020. Menggunakan sistem wawancara telepon. Alasannya karena situasi pandemi corona. Survei menggunakan metode simple random sampling, dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Jumlah sampel sebanyak 1,200 responden dipilih secara acak, dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020.

Jumlah sampel yang dipilih secara acak melalui telepon sebanyak 5.614 data. Sedangkan, yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1200 responden. Margin of Error pada survei ini +2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus A.T. Napitupulu menilai dari hasil survei tersebut menujukkan terjadi pelanggaran terhadap konstitusi Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang padahal telah menyatakan jaminan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijalankan dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

"Akibatnya, penurunan penilaian terhadap kebebasan sipil di Indonesia dan kecenderungan represifitas aparat telah menjadi tamparan bagi pemerintah Indonesia saat ini," ujar Eramus dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).

Pemerintah Tak Takut Dikritik

Di satu sisi, Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman mengklaim, pemerintah tidak pernah takut dikritik oleh publik. Hal tersebut menanggapi soal tuduhan berbagai pihak yang menyebut era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini sulit untuk menyampaikan kritik.

"Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi," katanya kepada merdeka.com, Kamis (11/2).

Dia menepis penilaian publik bahwa pemerintah menjerat dengan UU ITE kepada masyarakat yang mengkritik pemerintah. Malah Fadjroel pun meminta agar masyarakat mengetahui isi dari UU tersebut.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meyakinkan masyarakat bahwa Pemerintah tidak akan menangkap warga bila melaporkan kondisi pelayanan publik.

"Saya pastikan kalau Anda lapor tidak akan kami tangkap. Jadi jangan ragu-ragu. Silakan gunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya," kata Moeldoko dalam acara Kantor Staf Presiden (KSP) Mendengar melalui kanal Youtube pada Kamis (11/2).

Moeldoko mengatakan masyarakat bisa menggunakan laman lapor.go.id untuk menyampaikan persoalannya. Menurut Moeldoko, KSP melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan laporan tersebut dengan cepat.

"Kepada siapa pun dapat menyampaikan di lapor.go.id," ujar Moeldoko.