LIVE

Soal revisi UU KPK, Partai Demokrat ogah berpolemik

SBY juga belum memberikan arahan apapun mengenai nasib revisi UU KPK.

Partai Demokrat

Fraksi Partai Demokrat enggan ikut berpolemik mengenai nasib revisi Undang-undang KPK yang kini dibahas di badan legislasi (Baleg) DPR. Mereka hanya mengikuti alur terhadap keputusan apapun dalam revisi ini.

"Kita enggak boleh tebak-tebal manggis ya, jadi kita ikuti saja proses yang ada, biarkan proses ini bergulir. Kita harus menghargai proses ini," kata Wakil Ketum Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).

Wakil Ketua DPR itu menuturkan, partainya terus memantau pelbagai proses dan keputusan atas revisi UU KPK itu. Sehingga, sampai saat ini partai besutan bekas Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum menentukan sikap.

"Rencana revisi UU KPK sedang dibahas di Baleg. Sehingga apa yang ada, apa yang dibahas itulah yang jadi pembahasan. Finalisasi belum ada karena masih pembahasan ini juga belum sampai rapat mini fraksi," jelas dia.

SBY, kata Agus, juga belum memberikan arahan apapun mengenai nasib revisi UU KPK. Bos partainya tersebut juga lebih menghargai proses yang ada.

"Sebaiknya kita menghargai proses, seluruhnya menghargai proses, sebaiknya kita tidak intervensi terhadap hal itu," pungkas Agus.

(mdk/ang)
Demokrat Sebut Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran Tunggu Revisi UU Kementerian

Dalam UU yang berlaku saat ini, Pasal 15 UU Kementerian Negara mengatur tentang jumlah kementerian.

kabinet Prabowo-Gibran
Soal Revisi UU KPK, Hasto: Sampai Sekarang KKN Semakin Merajalela

Dia pun menyinggung soal Singapura yang bisa maju berkat supremasi hukum.

Revisi UU KPK
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Hasto Kristiyanto
Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Sekjen PDIP: UU Kementerian untuk Tujuan Negara, Bukan Akomodasi Kekuatan Politik!

Hasto Kristiyanto
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

baleg dpr uu pilkada
KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

PKS
Sudah Komunikasi dengan Para Pimpinan Parpol Lain, Said Abdullah PDIP Tegaskan Tak Akan Ada Revisi UU MD3

Said menyatakan bahwa para pimpinan partai politik sepakat tidak akan ada revisi UU MD3.

revisi uu md3
Revisi UU Pilkada Batal Disahkan, Partai Buruh Tak Jadi Geruduk Kantor KPU dan DPR

"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal

Partai Buruh
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

KPU
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
KPK Akui Kritik dari Dewas Bagus, Faktanya Memang Ada Perlawanan

KPK buka suara usai dikritik habis-habisan oleh ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan.

KPK
Demokrat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mungkin 'Klop' dengan Keinginan Prabowo

Demokrat menilai revisi UU Kementerian Negara merupakan hal yang biasa.

Demokrat