Soal sekolah 5 hari, Istana imbau baca dulu sebelum berkomentar

Menurut Pramono, dalam kebijakan ini, pemerintah telah menangkap aspirasi dari seluruh pihak yang mengkritik kebijakan yang akan direncanakan diterapkan pada Juli mendatang tersebut. "Tentunya pemerintah juga menangkap apa yang menjadi keresahan yang terjadi," katanya.

Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan memberlakukan waktu belajar 8 jam per hari dan libur Sabtu-Minggu mendapat kritikan dari sejumlah pihak. Istana Kepresidenan mengimbau agar pihak yang mengkritik untuk dapat membaca secara rinci kebijakan yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tersebut sebelum berkomentar.

"Lebih baik semuanya mempelajari, membaca sebelum memberikan komentar," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/6).

Pramono menjelaskan, dirinya dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah melakukan pertemuan dengan Muhadjir Effendy membahas kebijakan tersebut. Hal ini diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin kebijakan itu dikaji ulang.

Meski begitu, Pramono enggan mengungkapkan apa yang menjadi keputusan dari pertemuan dan permintaan Presiden untuk mengkaji kebijakan itu. "Untuk detailnya tanyakan ke Mendikbud," ujarnya.

Menurut Pramono, dalam kebijakan ini, pemerintah telah menangkap aspirasi dari seluruh pihak yang mengkritik kebijakan yang akan direncanakan diterapkan pada Juli mendatang tersebut.

"Tentunya pemerintah juga menangkap apa yang menjadi keresahan yang terjadi," katanya.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Umum Zainut Tauhid menjadi salah satu pihak yang mengkritik kebijakan tersebut. Dia mengatakan, kebijakan Mendikbud memberlakukan waktu belajar 8 jam per hari dan libur Sabtu-Minggu berpengaruh besar pada sekolah diniyah yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Selama ini, kata dia, sekolah seperti madrasah diniyah maupun pesantren, biasanya memulai pelajaran saat sekolah umum baik SD, SMP dan SMA, selesai.

"Dengan diberlakukannya pendidikan selama delapan jam sehari dapat dipastikan pendidikan dengan model madrasah ini akan gulung tikar. Padahal, keberadaannya masih sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat," kata Zainut.

Padahal model sekolah seperti ini, kata dia, sudah berlangsung lama. Bahkan kontribusinya bagi pembangunan karakter dan moral keagamaan, sangat besar. Zainut tidak bisa membayangkan, berapa jumlah sekolah yang menerapkan model seperti ini akan tutup. Padahal sekolah dikelola secara mandiri dan sukarela oleh masyarakat itu sendiri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sebelumnya justru mengatakan penerapan kebijakan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah di tahun ajaran 2017/2018 menguntungkan madrasah diniyah.

"Justru dengan semakin banyak waktu siswa belajar, maka madrasah diniyah dapat diintegrasikan dengan pembentukan karakter. Madrasah diniah justru diuntungkan karena akan tumbuh dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah dalam menguatkan nilai karakter religius," ujar Mendikbud di Jakarta, Senin (12/6).

Baca juga:
Mendikbud akan kaji ulang kebijakan sekolah 5 hari
Ini kata Menteri Agama soal kebijakan sekolah 8 jam sehari
Pro kontra peraturan 5 hari masuk sekolah di Yogyakarta
Politisi PKB: Kinerja Jokowi bagus justru Mendikbud malah buat gaduh
Soal program belajar 8 jam di sekolah, ini kata Taufik Kurniawan
Fraksi PKB kritisi kebijakan mendikbud soal sekolah 5 hari
Kementerian Agama masih kaji untung rugi sekolah lima hari