Soekarwo ungkap 5 area rawan korupsi di Jatim
Gubernur Soekarwo menyebut, hasil kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap tata kelola pemerintahan, telah dipetakan lima area rawan korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menyebut dari tahun 2015 hingga 2018, pihaknya telah menerima 1.790 aduan dari Jawa Timur. Menariknya, dari ribuan kasus itu tidak semua mengenai kasus korupsi.
"Tak sedikit pelapor yang menganggapnya tindak pidana korupsi. Setelah kami teliti, kekerasan rumah tangga pun dilaporkan kepada kami," terang Laode di Surabaya, Rabu (7/3).
-
Siapa yang ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait kasus korupsi di PT IMS? Kepala departemen pengadaan PT INKA Multi Solusi (PT IMS) berinisal HW ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ia disangka telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan barang dengan nilai kerugian sebesar Rp9 miliar.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Siapa yang ditangkap karena kasus korupsi timah? Nama Harvey masuk dalam daftar 16 tersangka kasus korupsi timah yang membuat rugi negara sebesar Rp271 Triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis usia menjadi tersangka kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
Pernyataan Laode ini diungkap di acara penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung Grahadi Surabaya, yang dihadiri Gubernur Soekarwo, Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar, Kapolda, Kajati, BPKP, serta bupati/wali kota dan ketua DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Sementara Gubernur Soekarwo menyebut, hasil kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap tata kelola pemerintahan, telah dipetakan lima area rawan korupsi.
Area rawan korupsi yang pertama, kata Soekarwo, adalah penyusunan APBD. Untuk itu dia terus mendorong pelaksanaan penyusunan anggaran melalui e-planning dan e-budgeting untuk meminimalisir 'kebocoran' dalam penyusunan anggaran seperti pemerasan dan suap yang menyangkut integritas.
"Saat e-budgeting harus jelas secara detail uang dan kegiatannya. Untuk itu perlu dilakukan e-new budgeting, yang menjamin program dan pendanaan sinkron dan tidak ada program selain yang telah disepakati bersama," kata Soekarwo.
Peta rawan korupsi kedua adalah pengelolaan pajak retribusi daerah. "Maka, diusulkanlah multiple channel dalam pembayaran pajak dan retribusi, tanpa harus mengantri panjang," ucap gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini.
Yang ketiga adalah pengadaan barang dan jasa, yang juga rawan korupsi. Menurut Soekarwo, masalah yang sering muncul selama ini karena kewenangan pelayanan barang dan jasa masih banyak di induk sektor terkait, belum diserahkan ke daerah. "Untuk itu kami mengusulkan adanya moratorium Kepmen menjadi Keppres, sehingga hal yang induknya masih di sektor bisa dialihkan ke Keppres," katanya lagi.
Area rawan korupsi keempat adalah belanja hibah dan bantuan sosial. Sesuai arahan KPK, selama Pilkada sampai masa kampanye dan penentuan pemenang, Pemprov Jawa Timur menghentikan hibah dan bansos untuk sementara waktu.
Wilayah rawan yang terakhir adalah belanja perjalanan dinas. Pemprov Jawa Timur, kata Soekarwo lagi, terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah. "Seperti membentuk layanan perizinan efektif dan efisien melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), mengintensifkan pengawasan melalui APIP, dan menerapkan tunjangan perbaikan penghasilan yang sesuai," tandas Soekarwo.
Baca juga:
Soal penghentian kasus korupsi, KPK tetap mengacu pada undang-undang
Polisi duga ada korupsi di pembangunan underpass Bandara Soekarno Hatta
Panitera pengganti PT Manado bingung terdakwa korupsi TPAPD tidak ditahan
Korupsi pajak galian C, eks bendahara Dispenda Batu Bara ditahan
Bekali pencegahan korupsi, KPK akan panggil empat Cagub Jabar