Suap Proyek Meikarta, KPK Curiga Perda Tata Ruang Bekasi Diubah
Febri enggan berspekulasi terkait kemungkinan adanya dugaan suap dari pengembang Meikarta untuk anggota DPRD Bekasi. KPK masih fokus pada rangkaian peristiwa terjadinya suap dari petinggi Lippo Group terhadap Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan adanya pengubahan Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan di DPRD Bekasi terkait izin tata ruang pembangunan proyek Meikarta. KPK memeriksa anggota DPRD Bekasi Sulaeman.
"Karena pembangunan dan perizinan untuk wilayah sangat luas, diduga perlu melakukan revisi peraturan daerah terlebih dahulu, dan tentu saja itu membutuhkan otoritas atau kewenangan dari DPRD Bekasi," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/11).
-
Apa yang ditemukan di Bekasi? Warga Bekasi digegerkan temuan kerangka manusia di sebuah lahan kosong. Polisi pun melakukan penyelidikan.
-
Di mana kejadian Bupati Bengkulu Utara ditarik terjadi? Dalam tayangan yang beredar, Mian tampak berada dekat dengan orang nomor satu di Indonesia saat mengunjungi Pasar Purwodadi, Kabupaten Bengkulu Utara.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang terjadi pada Bupati Bengkulu Utara saat kunjungan Presiden Jokowi? Viral di media sosial sosok Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian yang ditarik secara tiba-tiba oleh seseorang di tengah rombongan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo, Jumat (21/7).
-
Apa yang dilakukan Mies van Bekkum di Jakarta? Pada zaman dahulu, Mies van Bekkum datang ke tempat itu untuk menyatukan kembali keluarga Belanda yang terpisah akibat ditawan Jepang.
-
Kapan kerangka manusia ditemukan di Bekasi? Dia menjelaskan, kerangka manusia ditemukan di lahan Kosong Grand Wisata, Kampung Bulak Jambu, Tambun Selatan Kabupaten Bekasi pada pukul 17:00 WIB pada Rabu, 4 September 2024.
Febri enggan berspekulasi terkait kemungkinan adanya dugaan suap dari pengembang Meikarta untuk anggota DPRD Bekasi. KPK masih fokus pada rangkaian peristiwa terjadinya suap dari petinggi Lippo Group terhadap Bupati nonaktif Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
"Fokus utama saat ini rangkaian peristiwa proses perizinan dan rekomendasi dari dinas dan proses tata ruang yang pasti harus melibatkan anggota DPRD Bekasi. Kenapa perlu didalami, karena proses perizinan ini yang kami duga sebagai underline transaksi dari dugaan suap," kata Febri.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.
Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.
Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kasus Meikarta, KPK Panggil Anggota DPRD Bekasi Jadi Saksi Tersangka Sahat Nahar
Ada kesaksian berbeda soal Meikarta, KPK ingatkan pidana pemberian keterangan palsu
KPK Sudah Periksa 64 Saksi Kasus Suap Meikarta, Mayoritas Pihak Lippo Group
KPK Kembali Periksa 5 Saksi Terkait Suap Izin Pembangunan Meikarta
Lengkapi Berkas Idrus Marham, KPK Periksa 4 Orang Saksi