Survei Indikator: 76% Publik Puas Kinerja Jokowi, Tapi Kondisi Ekonomi dan Hukum Dinilai Buruk

Sebanyak 76% publik merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Yakni, 49,6% merasa cukup puas dan 27% menilai sangat puas.

Demikian temuan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia.

Namun, hasil tersebut berbanding terbalik dengan temuan indikator terkait kondisi ekonomi nasional dan penegakkan hukum di dalam negeri.

27,9% publik menilai kondisi ekonomi nasional buruk, sedangkan 12,7% lainnya merasa sangat buruk.

Untuk penegakkan hukum nasional sendiri, 19,7% responden menilai buruk dan 13,8% lainnya merasa sangat buruk.

Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan dua minggu sebelum Pemilu 2024 dilaksanakan, tercatat responden menilai kondisi ekonomi nasional baik atau sangat baik.

"Sebelum pemilu itu kondisinya banyak yang mengatakan positif kondisi ekonomi nasional 12 sampai 13 Febuari. Artinya, pemilu pada saat itu persepsi publik terkait kondisi ekonomi nasional lebih baik," 

kata Burhanuddin, dalam paparannya secara daring, Rabu (28/2).

merdeka.com

"Ketimbang yang kita temukan hari ini, jadi ada beberapa hari perbedaanya kurang lebih sekitar hampir dua minggu setelah pemilu dilakukan kita temukan mereka yang mengatakan ekonomi nasion buruk itu lebih banyak ketimbang baik," sambungnya.

Burhanuddin menilai penyebab kondisi ekonomi nasional memburuk lantaran melambungnya harga beras.

Untuk diketahui, survei Indikator ini dilakukan pada tanggal 18-21 Februari 2024 kemarin dengan wawancara dengan responden melalui sambungan telepon.

Jumlah responden sendiri sebanyak 1.227 orang yang dipilih menggunakan metode random digit dialling (RDD).

Dengan metode ini, margin of error yang diterapkan sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.