Tekan 70 Persen Sampah Plastik di Laut, Kemenko Marves Gandeng Industri dan Komunitas Daur Ulang

Indonesia berkomitmen menekan sampah plastik sebanyak 70 persen di laut pada tahun 2025. Komitmen tersebut dipertegas dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut.

Demikian hasil pertemuan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut B. Pandjaitan dengan Presiden World Bank Group Jim Yong Kim tahun 2018 lalu. 

Tahun ini, komitmen tersebut baru tercapai sebesar 35,36 persen sehingga perlu kolaborasi semua pihak terkait untuk berperan lebih optimal. 

Terkait pencapaian pemenuhan target itu, digelar kegiatan silaturahmi ekosistem hijau yang melibatkan pemerintah (Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), industri plastik yang mengaplikasikan konsep reduce, reuse dan recycle, akademisi, lembaga riset nasional, media, dan komunitas berbasis masyarakat, Selasa (2/10) di Jakarta.

Kegiatan ini bertajuk "Kolaborasi Percepatan Pencapaian Target Pengurangan Kebocoran Sampah Plastik di Laut" dan diinisiasi oleh Greenhope, sebuah perusahaan bioteknologi penghasil
resin plastik mudah terurai.

Selain menjadi ajang untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, acara ini juga menjadi momentum bagi Greenhope untuk memperkenalkan dua komisaris
barunya.

Todung Mulya Lubis dan Diaz Hendropriyono resmi bergabung sebagai anggota Dewan Komisaris Greenhope pada tanggal 27 September 2023. Mereka bergabung bersama dengan dua komisaris yang telah bergabung beberapa tahun sebelumnya, yakni Dato Kim Tan dan Suparno Adijanto.

Acara dibuka oleh Co-Founder dan Chief Executive Officer (CEO) Greenhope, Tommy
Tjiptadjaja yang menyampaikan tentang peran industri plastik mudah terurai untuk menciptakan inovasi material berkelanjutan dan pentingnya kolaborasi dalam ekosistem untuk mengurangi sampah dengan strategi pencegahan timbulan sampah plastik. 

"Kami sadar bahwa dengan berbagai permasalahan sampah plastik dan regulasi yang ada, industri juga harus ikut berkontribusi. Maka kami terus melakukan riset-riset dan pengembangan material alternatif plastik yang didesain mudah terurai termasuk pemanfaatan bahan nabati
sebagai bahan baku utamanya. Kami bersyukur saat ini di masyarakat sudah ada momentum kesadaran dan antusiasme adopsi yang besar, sehingga terjadi pertumbuhan Greenhope yang luar biasa," kata Tommy.

Dengan kondisi darurat sampah seperti saat ini, lanjutnya, bukan lagi saatnya untuk para pihak terkait saling menyalahkan. 

"Jangan hanya demi menyelamatkan kepentingan bisnis sendiri, jadi lupa untuk memaksimalkan potensi yang bisa dilakukan dalam berkontribusi
dalam pengurangan maupun penanganan sampah dari kompetensi yang dimiliki. Kita harus less ego, more eco agar bisa mencapai masa depan berkelanjutan bersama," tegas Tommy.

Diapun lantas mengajak semua pihak mulai dari lembaga pemerintahan pusat dan daerah, pihak industri swasta, lembaga swadaya masyarakat, investor, rekan kelompok tani, institusi riset dan pendidikan, media, dan masyarakat umum untuk terus bekerja sama. 

Menyambung, Co-Founder dan Chief Innovation Officer Greenhope (CIO) Sugianto Tandio mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada 2017, Greenhope telah berhasil menggantikan 12 miliar kantong plastik konvensional atau setara dengan 125 ribu ton.

"Dengan konsumsi plastik per kapita di Indonesia sebesar 22.5 kg maka Greenhope telah membantu sebanyak 5.3 juta orang Indonesia mengurangi kontribusi mereka dalam menghasilkan sampah plastik
yang sulit terurai," tuturnya. 

Menurutnya, teknologi yang dimiliki oleh Greenhope ini berasal dari Indonesia, tetapi sudah dipatenkan di Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia.

"Dengan ini, kami yakin bahwa bangsa Indonesia sangat bisa berkontribusi hingga skala global, " bebernya saat memperkenalkan anggota baru Dewan Komisaris Greenhope. 

Lebih jauh, yang tidak kalah penting dalam perhelatan tersebut adalah hadirnya tokoh-tokoh penting dari kementerian terkait penanganan sampah. Hadir memberikan sambutan dan arahan dalam acara ini adalah Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rofi Alhanif, serta Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian, Saiful Bahri, yang
mewakili Plt. Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian.

Dalam pidato kuncinya, Asdep Rofi Alhanif membeberkan bahwa melalui instrumen Peraturan Presiden (Perpes) 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut diharapkan agar pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dapat lebih optimal karena melibatkan 16 kementerian/Lembaga sekaligus. 

"Lalu dari sisi industri kami terus mendorong Produsen/Brand Owner Bertanggung Jawab atas produk yang dihasilkan," jelasnya. 

Mulai dari hulu, Rofi menambahkan bahwa pemerintah mewajibkan produsen untuk mengurangi timbulan sampah baru dengan menggunakan material plastik yang mudah terurai, mengambil kembali produk hasil pakai yang ada di konsumen (Deposit Return System);mengguna ulang plastik dari konsumen untuk digunakan sebagai produk/kemasan yang sama atau untuk fungsi lain; serta menerapkan konsep Circular Economy.

Dari sisi industri, Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Saiful Bahri menyatakan bahwa Industri Plastik Nasional memiliki peran penting dan memiliki keterkaitan dengan industri lain
seperti makanan dan minuman, kosmetik, farmasi, elektronik, pertanian, otomotif, barang-barang rumah tangga, dll.