Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Jokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Jokowi juga ingin disiapkan penanggung jawab untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor.
- Jokowi Minta Investor Tak Ragu Investasi di IKN: Prabowo Setuju Percepatan Pembangunan
- Jokowi Teken Perpres IKN: Investor Dapat Izin HGU 190 Tahun dan HGB 160 Tahun, Begini Ketentuannya
- Jokowi Klaim Banyak Investor Antre Mau Bangun IKN: Tapi Disaring Sesuai Kebutuhan
- Jokowi soal Investor IKN: Satu Masuk, yang Lain Pasti Berbondong-Bondong Ikutan
Terima Banyak Keluhan dari Investor soal Kecepatan Investasi di IKN, Ini Arahan Jokowi ke Para Menteri
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan arahan pada sejumlah menteri terkait kesiapan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur untuk investasi.
Arahan tersebut menyikapi banyaknya keluhan yang dia terima dari investor tentang kecepatan investasi di IKN.
"Ada dua hal yang diarahkan oleh bapak presiden khususnya untuk kesiapan lahan untuk investasi dan percepatan investasi karena beliau banyak mendapat keluhan-keluhan dari investor tentang kecepatan investasi di IKN" kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, usai rapat bersama Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3).
Jokowi meminta jajaran menteri menyediakan meja untuk investor menyampaikan pengaduan investasi.
Jokowi juga ingin disiapkan penanggung jawab untuk menangani atau berkomunikasi dengan investor.
"Jadi apakah satu PIC untuk satu investor, apakah satu PIC untuk 5 investor atau 1 PIC untuk 10 investor, sehingga investor itu bisa komunikasi intens dengan pejabat IKN itu yang namanya PIC itu, itu satu. Karena mungkin beliau melihat mungkin ini ada kurang intensnya PIC," jelasnya.
Selain itu, Jokowi memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
"Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otorita asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan. Dua hal itu yang diarahkan beliau dan beliau akan memonitor ini ke depannya," tutur Basuki.
Sementara itu, Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono menyebut pihaknya terus berkomunikasi dengan masyarakat adat setempat terkait masalah lahan. Misalnya, dengan membuka forum yang berisi tokoh masyarakat, warga setempat, dan investor.
"Saya kira kita prinsipnya harus lebih baik ya, semuanya lebih baik. Jadi komunikasi intens sedang berjalan di lapangan," ujar Bambang.
"Jadi kita ada forum-forum yang melibatkan masyarakat sekitar situ, tokoh masyarakat, dan pada investor yg baru masuk situ, itu juga kita juga ada forumnya," ujar Bambang.