Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dianggap Seperti Cara Orde Baru
Usman menjelaskan, mendiskriminasi pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadi merupakan pelanggaran atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk mengusir para pegawai yang memiliki pandangan politik berbeda. Cara seperti ini, justru mundur dari orde baru.
"Itu sama saja mundur ke era pra-reformasi, tepatnya pada 1990, ketika setiap pegawai negeri harus melalui litsus atau penelitian khusus atau bersih lingkungan yang diskriminatif," ucap Usman, Kamis (6/5).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Kenapa Kaesang datang ke KPK? "Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan tapi inisiatif saya dan saya tadi juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat," kata Kaesang kepada wartawan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9).
Usman menjelaskan, mendiskriminasi pekerja karena pemikiran dan keyakinan agama atau politik pribadi merupakan pelanggaran atas kebebasan berpikir, berhati nurani, beragama dan berkeyakinan. Hal ini dianggap melanggar hak sipil dan merupakan stigma kelompok yang sewenang-wenang.
"Menurut standar hak asasi manusia international maupun hukum di Indonesia, pekerja seharusnya dinilai berdasarkan kinerja dan kompetensinya, bukan 'kemurnian' ideologinya," tandasnya.
Di masa lalu, imbuh Usman, Litsus seperti ini menimbulkan masalah ideologis atas pendidikan dan menjauhkan banyak orang yang memenuhi syarat sebagai pegawai negeri akibat kriteria yang tidak jelas dan diterapkan secara tidak merata.
Usman menambahkan, screening ideologis yang diduga dilakukan melalui Tes Wawasan Kebangsaan seperti ini merupakan langkah mundur dalam penghormatan HAM di Indonesia, dan sekaligus mengingatkan kembali kepada represi Orde Baru, saat ada Penelitian Khusus (Litsus) untuk mengucilkan orang-orang yang dianggap terkait dengan Partai Komunis Indonesia.
Baca juga:
Soal Keputusan 75 Pegawai Tak Lolos Tes, Kepala BKN Sebut Urusan Pimpinan KPK
Jadi ASN, Penyidik KPK Dikhawatirkan Tak Lagi Independen
Wadah Pegawai KPK: Tes Wawasan Kebangsaan Singkirkan Pegawai Berintegritas
KPK Umumkan 75 Pegawai Tidak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan
Anggota DPR Singgung Keterbukaan Tes Pegawai KPK Rendah yang Memicu Polemik