Tidak netral di Pilkada, ini sanksi bagi ASN
Pemerintah sudah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk menindak ASN yang tidak netral.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada para ASN apabila terbukti bersikap tidak netral pada Pilkada Serentak.
Menurut Asman, sanksi bagi ASN yang terbukti melanggar itu bisa berupa penghapusan tunjangan hingga pemecatan.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
"(Sanksi) bisa sampai pemecatan. Nah yang sedang itu bisa tunjangan tdak diberikan, atau penurunan pangkat satu tingkat atau dua tingkat," kata Asman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6).
Asman mengungkapkan pihaknya juga sudah membentuk tim yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk menindak ASN yang tidak netral.
"Nah tapi proses pemberian sanksi tetap melalui temuan Bawaslu dulu," ucap Asman.
Proses pemberian sanksi, kata Asman, harus menunggu laporan dari Bawaslu dan Panwaslu setempat. Apabila terbukti, ASN tersebut akan segera disidang oleh tim yang telah dibentuk tersebut.
"Jadi nanti ASN yang tidak netral tdi diminta dulu oleh panwaslu, kemudian data-data di lapangan, akan diajukan Kemenpan RB, dan kita lakukan sidang," tandas Asman.
Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Abhan menyatakan, pihaknya menemukan sejumlah kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2018. Abhan menyebutkan, Bawaslu menemukan sekitar 500 kasus pelanggaran ASN.
"Terkait dengan ASN, ada beberapa daerah yang cukup banyak, kurang lebih ada 500-an ASN," kata Abhan dalam rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pengamanan Pilkada 2018 di Mabes Polri, Jakarta, Senin 25 Juni 2018.
Abhan menjelaskan, ada di antara kasus-kasus tersebut yang sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Adapun kasus paling banyak yang ditemukan adalah terkait netralitas ASN dalam hal administrasi.
Selanjutnya, kasus tersebut ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Tidak hanya itu, kasus pelanggaran tersebut juga ditindaklanjuti kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Tindak lanjutnya ke Komisi ASN, kepada PPK, pejabat pembina kepegawaiannya," ujar Abhan.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Fahri Hamzah tak setuju Pilkada Serentak jadi libur nasional
Ribuan personel gabungan TNI Polri disebar amankan Pilkada di Kaltim
SBY dan Bu Ani akan nyoblos Pilkada Jabar di Cikeas
Ketua DPR ingatkan KPPS tak halangi warga gunakan hak pilih
Mendagri tegaskan Presiden Jokowi tidak dukung salah satu cagub-cawagub
Survei terbaru Unesa: Gus Ipul-Puti 49,3 Persen, Khofifah-Emil 43,7 Persen