Tim 9 sebut Polri lebih cepat tangani kasus Abraham daripada begal
Tim anggap presiden banyak beri angin kepada Polri kriminalisasi eks ketua KPK
Tim 9 yakin proses hukum yang sedang dijalankan Polri terhadap dua eks-pimpinan KPK dan pendukungnya adalah upaya kriminalisasi. Keyakinan itu didasari dari kecurigaan cepatnya proses hukum kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dibandingkan penanganan kasus pembegalan dan perampokan, padahal kasus tersebut baru saja dilaporkan ke Bareskrim Polri.
"Dilapor-lapor dan polisinya sedang rajin pula. Sedangkan laporan mengenai pembegalan, perampokan ya, butuh waktu lama. Bisa setahun tidak diapa-apain. Sekarang cepat sekali. Ini apa ini. Ini yang didefinisikan sebagai kriminalisasi itu," ujar Jimly sebelum menemui JK di Kantornya, Selasa (10/3).
Jimly berharap presiden dan wapres dapat melihat ini lebih dalam. Menurut Jimly, penyebutan kriminalisasi bukan suatu istilah melainkan memang ada permasalahan yang serius dialami lembaga antikorupsi di Indonesia ini.
"Jadi jangan melihat kriminalisasi sebagai suatu istilah. ini bukan soal tata bahasa. Ini masalah serius. Nah, ini yang mau kita diskusikan kita mau sampaikan dengan presiden juga kepada wapres. Supaya Bapak presiden dan wapres melihat masalahnya lebih lengkap lebih utuh supaya tidak nanti mengeluarkan statement yang nanti disalahpahami," ujarnya.
Jimly berharap presiden dan wapres tidak memberikan pernyataan yang dapat disalahpahami oleh rakyat. Terlebih pernyataan JK beberapa waktu lalu juga memberikan angin segar bagi kepolisian untuk terus melakukan kriminalisasinya kepada KPK dan pendukungnya,
"Pertama jangan seolah-olah ada perbedaan kepada presiden dan wakil presiden. Kedua jangan malah seperti memberi angin itu tidak akan menyelesaikan masalah. Memberi angin kepada kepolisian. Jadi nanti pulang dari sini kami juga akan ke Komnas HAM kami juga mengundang pihak dari Polri ke Komnas HAM supaya kasus mengenai somasi kepada Komnas HAM bisa di-clear-kan. Karena ini lembaga negara, jadi masa para penyidik bisa mensomasi institusi negara," pungkasnya.
Baca juga:
Temui JK, Tim 9 berharap dapat selesaikan kriminalisasi KPK
Ini 6 poin amanat Tim 9 buat disampaikan ke Jokowi
Pegiat HAM dorong Tim 9 melawan upaya pelemahan KPK ke Jokowi
'Pelumpuhan KPK buat harapan publik pada aparat hukum hilang'
'Ada kekuatan yang mendorong agar pimpinan KPK jadi tersangka'
-
Apa saja kasus besar yang diungkap Abraham Samad saat jadi Ketua KPK? Di antaranya Wisma Atlet, kasus Hambalang, gratifikasi impor daging sapi, gratifikasi SKK Migas dan kasus pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023