TNI, Lembaga Kepresidenan dan KPU Paling Dipercaya Publik, Paling Buncit DPR
TNI memperoleh 75,9 persen sebagai lembaga yang dipercaya oleh responden. Kemudian lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) menempati posisi kedua dengan perolehan 71,1 persen. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menduduki posisi ketiga dengan perolehan 70 persen.
Survei Poltracking menemukan jika Tentara Negara Indonesia (TNI) menjadi lembaga dan institusi demokrasi paling dipercaya oleh responden. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi yang paling tidak dipercaya oleh responden.
TNI memperoleh 75,9 persen sebagai lembaga yang dipercaya oleh responden. Kemudian lembaga kepresidenan (Presiden dan Wakil Presiden) menempati posisi kedua dengan perolehan 71,1 persen. Ketiga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menduduki posisi ketiga dengan perolehan 70 persen.
-
Apa tujuan dari survei Poltracking Indonesia? Tujuan survei untuk mengukur sejauh mana efektivitas langkah para kandidat dalam meningkatkan elektabilitasnya, serta sejauh mana pengaruh faktor eksternal di luar kandidat dapat mempengaruhi peta elektoral terkini.
-
Bagaimana metode pengambilan data yang digunakan dalam survei Poltracking Indonesia? Survei dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan data melalui wawancara tatap muka langsung dengan responden terpilih (face to face interview) kepada 1.220 responden, menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling).
-
Kapan Survei Poltracking Indonesia tentang elektabilitas pasangan capres-cawapres dilakukan? Survei ini diselenggarakan Poltracking Indonesia mulai tanggal 29 Oktober hingga 5 November 2023.
-
Kapan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan? Survei tersebut melibatkan 810 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.
-
Di mana TNI dibentuk? Dahulu TNI dibentuk dan dikembangkan dari sebuah organisasi bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR).
-
Kenapa DPR mengapresiasi Polri dalam melakukan patroli siber selama Pilkada? Langkah antisipasi Polri ini pun lantas turut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut berharap, Polri dapat bekerja maksimal dalam memantau kondusifitas ruang digital selama Pilkada, terutama terkait hoaks dan ujaran kebencian.
“Tingkat kepercayaan (gabungan antara sangat percaya dan cukup percaya) Tentara Nasional Indonesia (TNI) 75,9% sebagai lembaga negara dan institusi demokrasi diikuti oleh Lembaga Kepresidenan 71,1% dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 70%,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR di Jakarta, Jumat (28/4).
Menariknya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPR menempati posisi paling buncit terkait kepercayaan responden terhadap kinerja mereka. Ini nampak pada capaian survei, di mana DPD memperoleh 62 persen dan DPR hanya 60 persen.
Sementara untuk kepuasan terhadap kinerja lembaga negara dan institusi demokrasi, TNI kembali memimpin. TNI memperoleh 73,4 persen dalam survei kali ini. Kemudian ada lembaga kepresidenan dengan 68,8 persen dan KPU 68,5 persen.
“Tingkat kepuasan (gabungan antara sangat puas dan cukup puas) Tentara Nasional Indonesia (TNI) 73,4% sebagai lembaga negara dan institusi demokrasi, diikuti oleh Lembaga Kepresidenan 68,8%, dan Komisi Pemilihan Umum 68,5%,” terangnya.
Untuk kepuasan kinerja, DPD, DPR dan partai politik berada diurutan paling akhir. Tingkat kepuasan terhadap kinerja DPD hanya dirasakan 61,2 persen responden. Kemudian partai politik berada diangka 60,6 persen.
Sedangkan DPR hanya mendapatkan respons dari 58 persen responden. Ini menjadikan DPR sebagai lembaga negara dan institusi demokrasi yang paling tidak memuaskan kinerjanya oleh responden.
Seperti diketahui, Survei ini melibatkan 1.220 responden terpilih pada Februari, Maret, dan April 2023 untuk dilakukan wawancara tatap muka langsung. Survei dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan margin of error + 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
(mdk/fik)