Tolak kenaikan BBM, PMII dan HMI serbu Balai kota Kediri
Aksi ditutup dengan membakar berbagai poster yang berisi kecaman terhadap pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.
Meski sudah ditetapkan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar, namun reaksi atas kebijakan yang menjadi pil pahit dan berdampak luas bagi masyarakat tetap terjadi. Ratusan massa PMII dan HMI Cabang Kota Kediri melakukan long march aksi penolakan menuju Balai Kota Kediri di Jalan Basuki Rahmad Kota Kediri, Rabu (19/11).
Inti dari aksi dua kelompok mahasiswa ini adalah mengecam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-JK yang menaikkan harga BBM. Sebelumnya massa HMI mendatangi kantor DPRD Kota Kediri dan dilanjutkan ke Balai Kota Kediri dengan massa kurang lebih 30 orang dengan kendaraan roda dua. Mereka langsung disambut oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar di Balai Kota.
Selang beberapa menit kemudian massa dari PMII yang berjumlah kurang lebih 150 orang melakukan long march dari Gedung Nasional Indonesia menuju balai kota yang berjarak kurang lebih 1 km. Setelah massa HMI membubarkan diri, Wali Kota Abdullah Abu Bakar, selanjutnya menemui massa PMII yang mengadakan aksi di samping rumah dinas wali kota.
Meski awalnya massa PMII sempat adu kekuatan dengan Satpol PP karena ingin masuk ke balai kota namun bisa diredakan setelah Wali Kota Abdullah Abu Bakar menemui massa PMII. Dalam sambutannya Abdullah Abu Bakar juga menyatakan menolak dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab hal tersebut menjadi penyebab laju inflasi di Kota Kediri akan meningkat. Meski demikian pihaknya telah melakukan beberapa program yang intinya pro rakyat untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM ini.
Selain memberikan orasi dan jawaban tegas yang diminta oleh para pengunjuk rasa, Abdullah Abu Bakar juga menandatangani surat pernyataan yang dibawa oleh para mahasiswa bahwa pemerintah Kota Kediri terkait dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Enam tuntutan yang diminta ditandatangani wali kota tersebut pertama adalah, pemerintah Kota Kediri harus segera menetapkan UMK di Kota Kediri. Kedua, segera menstabilkan harga-harga bahan pokok, ketiga, memperbaiki infrastruktur dan layanan umum kepada masyarakat. Ke empat memperbaiki pelayanan pendidikan, ekonom I dan potongan subsidi BBM bagi masyarakat di Kota Kediri, Dan keenam meminta pemerataan kartu sehat, kartu pintar dan kartu miskin bagi masyarakat miskin yang membutuhkan di Kota Kediri.
Aksi para mahasiswa ditutup dengan membakar berbagai poster yang berisi kecaman terhadap pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat di atas beranda yang dibawa oleh para mahasiswa.
Baca juga:
Ratusan angkot di Papua mogok massal, penumpang terlantar
Tolak kenaikan BBM, 'pocong' ikut demo dan tutup SPBU di Dago
Demo BBM, mahasiswa di Pekanbaru ancam bakar dan ludahi polisi
Isu mogok nasional,aktivitas di Terminal Kampung Rambutan normal
Kesal jalan diblokir, warga dan mahasiswa bentrok di Makassar
Mahasiswa Malang kepung dan bakar ban di depan depo Pertamina
Kisah heroik Kapolres Sleman selamatkan demonstran saat demo BBM
-
Siapa yang melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU Batam? Di wilayah yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Batam.
-
Bagaimana cara pemerintah menghemat BBM? Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
-
Dimana BPH Migas melakukan kunjungan lapangan untuk memastikan pasokan BBM? Demi memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) di Bitung, Sulawesi Utara, pada Minggu (22/09/09/2024) lalu.
-
Dimana pengecekan stok BBM dan elpiji dilakukan? Pengecekan tersebut dilakukan di SPBU simpang PT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida dan agen elpiji, PT Tendano.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.