Tolak Usulan ICW, Jaksa Sebut 'Siapa Saja Berhak Jadi Pimpinan KPK'
Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (PJI KPK) Muhammad Asri Irwan menanggapi rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) soal usulan menolak para jaksa dan Polri untuk dicalonkan dalam bursa pimpinan KPK.
Ketua Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (PJI KPK) Muhammad Asri Irwan menanggapi rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) soal usulan menolak para jaksa dan Polri untuk dicalonkan dalam bursa pimpinan KPK.
Menurut Asri, jaksa pada hakekatnya adalah pengendali penanganan perkara mulai dari tahap pra adjudication, adjudication and post adjudication, sehingga eksistensinya sebagai salah satu unsur pimpinan di KPK adalah penting.
-
Apa yang dilakukan ICW untuk mengkritik KPK? Aktivis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menggelar aksi unjuk rasa untuk mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga menangkap Harun Masiku di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/1/2024).
-
Kenapa ICW mengkritik KPK? Aksi yang dilakukan ICW ini untuk mengkritik KPK karena tak kunjung berhasil menangkap buronan kasus korupsi Harun Masiku sejak empat tahun lalu.
-
Bagaimana cara ICW mengkritik KPK? Saat melancarkan aksinya, para aktivis ini tampil memakai topeng pimpinan KPK yang dimulai dari Nawawi Pomolango, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, hingga Johanis Tanak.
-
Kapan IPK kuliah dihitung? Ini adalah nilai hasil kumulatif mulai dari semester pertama hingga semester akhir. Secara umum, nilai IPK didapat dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang diambil dan SKS mata kuliah.
-
Kapan Cak Imin ikut potong tumpeng di IKN? Gibran Rakabuming Raka mengungkit keikutsertaan Muhaimin Iskandar pada acara potong tumpeng di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
"Siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri sebagai salah satu unsur pimpinan KPK. Perlu kami sampaikan bahwa KPK adalah milik kita semua, bukan milik sekelompok orang," kata Asri lewat siaran pers diterima, Minggu (23/6).
Meski demikian Asri tidak ingin menyebut nama jaksa yang menurutnya memiliki kapabilitas masuk dalam bursa pimpinan KPK. Sebab, PJI perwakilan KPK ingin menjaga independensi dan profesionalitas terhadap publik.
"Kami tidak akan mengajukan nama-nama jaksa yang memiliki integritas dan kompetensi keilmuan hukum dan teknis. Ini untuk menjaga profesionalisme kami sebagai jaksa KPK yang independen," jelas Asri.
Sebelumnya diberitakan, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, hasil data Lembaga Survei Indonesia pada akhir tahun lalu menyebut Kejaksaan berada di urutan bawah dalam hal tingkat kepercayaan publik.
Karenanya, ICW meminta kepada Jaksa Agung untuk tidak berbondong-bondong mengirimkan wakilnya untuk masuk ke dalam bursa Pimpinan KPK.
"Atas dasar itu rasanya tepat menolak keberadaan unsur penegak hukum tertentu menduduki jabatan tertinggi di KPK," kata Kurnia lewat rilisnya, Sabtu 22 Juni 2019.
Kendati begitu, ICW mengamini bahwa memang tidak ada aturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Pimpinan KPK terbatas untuk instansi penegak hukum tertentu.
Baca juga:
Pertaruhkan Reputasi Institusi, Polri Diminta Selektif Ajukan Nama Capim KPK
Masinton PDIP Minta Pansel Cari Pimpinan yang Bisa Ubah Cara Kerja KPK
Kejagung Tak Ingin Buru-Buru Sodorkan Nama Capim KPK
Tanggapan KPK soal 9 Nama Pati Polri Daftar Jadi Calon Pimpinan
Pansel Syaratkan Calon Pimpinan KPK Tidak Berpaham Radikal
Muncul 9 Nama Perwira Tinggi Daftar Capim KPK, Ini Penjelasan Polri