Untuk ketiga kalinya, Lulung diperiksa Bareskrim kasus UPS
Tim kuasa hukumnya, meminta Polri tak mengkriminalisasi Lulung karena selama kasus ini disidik sangat kooperatif.
Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Lulung pagi ini menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Dia akan diperiksa sebagai saksi atas kasus Uninterruptible Power Supply (UPS)
di beberapa sekolah yaitu 49 SMA/SMK di Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.
"Hari ini saya mendapat panggilan dari kepolisian untuk yang ke 3 kali terkait masalah pengadaan UPS," kata Lulung di Mabes Polri, Jaksel, Kamis (1/10).
Dalam pemeriksaan lanjutan ini, Lulung mengaku tidak menyerahkan dokumen apapun kepada penyidik. Pada pemeriksaan sebelum-sebelumnya, semua dokumen yang diminta penyidik sudah diserahkan seluruhnya.
"Ini lanjutan, tidak ada dokumen yang saya berikan, dokumen yang sebelumnya saya bawa, dan kita serahkan ke penyidik, atas dasar permintaan pada waktu itu. Sesuai dengan permintaan itu, saya berikan," imbuhnya.
Sementara salah satu kuasa hukum Lulung, Razman Arif Nasution mengatakan, Lulung sangat koperatif dalam setiap panggilan. Oleh karena itu, tim kuasa hukum meminta kepada penyidik Polri untuk sungguh-sungguh menerapkan asas penerapan hukum, akuntabilitas, kepastian hukum, transparansi serta jangan sampai melakukan tindakan kriminalisasi terhadap kliennya.
"Jangan ada unsur tekanan serta rekayasa, karena kalau itu dilakukan Polri akan bisa di judge oleh masyarakat, dan tentu akan memberikan keanehan bagi kami, kalau seandainya nanti kasus yang dijadikan saksi pak haji Lulung ini kami lakukan upaya hukum praperadilan, tapi kami melihat dari kondisioner objektif hari ini di Polri, beberapa kali pemeriksaan terhadap haji Lulung semuanya masih sesuai dengan tahapan-tahapan hukum yang berlaku," tandasnya.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan UPS, yaitu Alex Usman dan Zaenal Soleman, yang berperan sebagai pejabat pembuat komitmen. Keduanya diduga telah merugikan negara lebih dari Rp 50 miliar, dari dugaan korupsi yang dilakukan atas pengadaan UPS tersebut.
Pada Agustus lalu, berkas Alex Usman telah dinyatakan P21 oleh Bareskrim Mabes Polri, sementara berkas Zaenal Sulaiman baru dinyatakan akan rampung dalam waktu dekat.
Baca juga:
Kasus UPS, Bareskrim sebut berkas Zaenal Sulaiman segera rampung
Lulung sambangi Bareskrim Polri
Usut kasus korupsi UPS, Bareskrim periksa panggil distributor
Bareskrim belum pastikan kasus UPS hasil inisiatif DPRD DKI
Sedikit demi sedikit borok kasus UPS di DPRD DKI terbongkar
KPK diminta tangani kasus UPS di BPAD DKI Jakarta
Berkas tersangka kasus UPS Alex Usman P21, Zaenal masih diproses
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Apa saja kasus korupsi yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung yang mendapat apresiasi dari DPR? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.