Wapres Dukung Pengembangan Potensi Kelautan untuk Mengurangi Angka Kemiskinan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, sekitar 70 persen dari kawasan kemiskinan ekstrem di Indonesia merupakan daerah pesisir pantai. Potensi kelautan di daerah pesisir yang dikelola dengan baik diharapkan angka kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan.

2021-12-03 08:50:27

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan, sekitar 70 persen dari kawasan kemiskinan ekstrem di Indonesia merupakan daerah pesisir pantai. Potensi kelautan di daerah pesisir yang dikelola dengan baik diharapkan angka kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan.

"Kita bisa jadikan satu, pengentasan kemiskinan sekaligus pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir," ujarnya saat menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat(3/12).

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Iskindo Riza Damanik melaporkan bahwa rendahnya tingkat ekonomi di wilayah pesisir salah satunya disebabkan oleh minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh pihak industri.

Selain itu, lanjut Riza, belum adanya standar pendapatan bagi para ahli kelautan serta akses pembiayaan untuk pengembangan di bidang kelautan. Hal tersebut lantaran masih sangat kecil serta faktor rendahnya pengembangan potensi kelautan di Indonesia.

Oleh karena itu, Riza menyampaikan tiga masukan kepada Pemerintah berdasarkan hasil Kongres Nasional III Iskindo pada September yang lalu. Yang pertama, pendirian lembaga sertifikasi profesi ahli kelautan. Lembaga ini perlu didirikan mengingat saat ini, sekitar 3 ribu alumni sarjana kelautan yang lulus tiap tahunnya harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga asing.

"Untuk memastikan sarjana-sarjana kita bisa mendapatkan sertifikasi nya dalam rangka mengelola potensi kelautan di dalam dan luar negeri," urai Riza.

Kedua, perlu adanya bursa tenaga kerja untuk menghubungkan potensi sumber daya manusia di bidang kelautan dengan para user pengelola potensi kelautan. Dan yang ketiga, lanjutnya, perlu adanya afirmasi untuk menggerakkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang kelautan.

"Kalau sekarang, rata-rata hanya sekitar 2 persen KUR dari [sektor] kelautan. Padahal kalau kita lihat, 70% dari luas wilayah kita adalah lautan. Harusnya ini punya porsi pembiayaan yang cukup memadai," terang Riza.

Ma'ruf pun menyambut baik. Dia menilai beberapa daerah yang memiliki kawasan industri cukup besar seperti Indramayu dan Karawang seharusnya tidak termasuk kawasan dengan kemiskinan ekstrem apabila potensi kelautannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk lokal.

Konsep Ekosistem Pengelolaan Kelautan

Ma'ruf pun meminta Iskindo menyiapkan konsep ekosistem pengelolaan potensi kelautan yang nantinya akan dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

"Saya butuh [konsep] pembangunan ekosistemnya [lebih detail] seperti apa. Supaya benar-benar menjadi potensi bagi Negara kita ini. Saya yakin kalau kita bisa mengembangkannya, bisa baik untuk semua," ungkapnya.

Selain, Ketum DPP Iskindo, tampak hadir Wakil Ketua Umum Darwis Ismail, Sekretaris Jenderal Iskindo Ady Candra dan Dewan Pakar Hawisma Tupang serta Muhammad Ilyas.

Sementara dalam pertemuan siang itu, Wapres di damping oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto.

Baca juga:
Bos Bappenas: Percuma Ekonomi Tinggi Kalau Masih Banyak Orang Miskin & Pengangguran
Benyamin Ungkap Pengangguran dan Kemiskinan di Tangerang Selatan Naik Akibat Covid-19
Program Ganjar Bangun Rumah Warga Miskin Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jateng Nol
Pemerintah Targetkan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tercapai pada 2024
Sri Mulyani: BLT Cegah Peningkatan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Beri Tambahan BLT, Pemerintah Jokowi Target Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024

(mdk/bal)