Wapres JK akui pemerintah sulit cegah aliran dana teroris

JK mengatakan, transaksi keuangan di Indonesia relatif bebas.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan adanya aliran dana transfer dari luar negeri untuk membiayai aksi teror di Indonesia. Pemerintah mengaku kesulitan lakukan pencegahan itu.

"Pencegahannya ya sulitnya karena kita negara terbuka. Tergantung penerima uang, kan bebas, bisa semua, tergantung tujuannya. Oleh karena itu ada PPATK memantau itu kalau ada transaksi keuangan yang mencurigakan," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Jakarta, Selasa (19/1).

JK mengatakan, transaksi keuangan di Indonesia relatif bebas. Oleh sebab itu, PPATK dibentuk untuk bisa menelusuri aliran dana mencurigakan yang masuk ke Indonesia.

"Kita ini adalah negara yang punya kemerdekaan dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu ada PPATK yang berhak untuk menelusuri masalah, tergantung pelanggarannya apa. Kalau dana itu masuk ke orang yang menjadi bagian daripada teroris pasti dilaporkan ke kepolisian dan diambil tindakan," jelas JK.

Sebelumnya, Kepala PPATK M Yusuf di Istana Kepresidenan mengatakan, pengiriman uang ke Indonesia dilakukan oleh seseorang yang berdomisili di negara tetangga wilayah selatan. Asal dana tersebut dari beberapa negara lain, salah satunya kawasan Timur Tengah.

Dana itu diterima oleh seseorang di Indonesia melalui rekening pribadi miliknya dan istrinya untuk kemudian dialirkan ke sebuah yayasan. Dari yayasan tersebut, dana itu disalurkan kepada orang yang hendak berangkat ke daerah konflik dan seseorang berinisial H.

Oleh orang berinisial H, dana itu disalurkan kepada pemasok senjata dari Filipina. Menurut Yusuf, transaksi keuangan itu berlangsung sejak Juni 2015. Sedangkan uang untuk orang yang hendak berangkat ke daerah konflik, Yusuf mengatakan, jumlah uang uangnya sekitar Rp 10 juta.

Uang ini diduga hanya dimanfaatkan untuk menutup keperluan selama perjalanan menuju daerah konflik di Indonesia. PPATK, lanjut Yusuf, kesulitan mengungkap aliran dana tersebut lantaran sebagian besar transaksi dilakukan secara tunai.