Wapres JK sebut korupsi terjadi karena ada negosiasi eksekutif dan legislatif
Dia mengatakan zaman dahulu tidak ada anggota DPR atau kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sebab, saat itu wakil rakyat tidak memiliki fungsi mulai dari mengatur angka-angka hingga perizinan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan pembekalan kepada para peserta PPRA LVIII dan Alumni PPRA LVII tahun 2018 di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (25/10). Dalam pembukaannya JK menjelaskan penyebab banyak kepala daerah hingga para anggota DPR ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut JK, fenomena itu terjadi karena adanya negosiasi antara eksekutif dan legislatif yang selalu bersamaan.
-
Bagaimana Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi mendapatkan hukumannya? Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kasus korupsi apa saja yang menjerat Menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bansos Presiden Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
-
Siapa saja Menteri Jokowi yang terbukti terlibat kasus korupsi? Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi. Di mana para menteri yang terjerat korupsi adalah kader partai pendukung pemerintah. Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018 Mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Ia pun divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim Tipikor Jakarta. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo Edhy terjerat kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur Mahkamah Agung (MA) menyunat vonis mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK menetapkan Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bansos Covid-19. Divonis penjara 12 tahun dan denda Rp 500 juta Terbaru ada Johnny G Plate ditetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022.
"Sekarang negosiasi dulu baru bisa. Itu akhirnya menyebabkan selalu kalau ada korupsi atau proyek itu terjadi antara eksekutif dan legislatif selalu bersamaan," kata JK di hadapan para peserta di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).
"Dan itu tidak ada yang satu, apapun kasus korupsi itu selalu bersamaan dengan eksekutif. Karena itu lah kekhawatiran kita yang terjadi dalam proses-proses kenegaraan kita," lanjut JK.
Dia mengatakan zaman dahulu tidak ada anggota DPR atau kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sebab, saat itu wakil rakyat tidak memiliki fungsi mulai dari mengatur angka-angka hingga perizinan. Dahulu, pemerintah yang membuat APBN dan langsung diketok oleh DPR.
"Sekarang negosiasi dulu baru bisa," ungkap JK.
Karena itu, JK mengatakan partai hatus memiliki fungsi yang baik. Pada saat pemilu partai sangatlah penting untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dapat bekerja dengan baik.
"Saya setuju bahwa partai harus berfungsi dengan baik. Partai itu pentingnya waktu pemilu, kemudian kalau tidak ada pemilu partai apa yang dilihat dia punya kinerja di DPR. Kalau di DPR mereka mengusulkan suara rakyat maka itu partai yang baik," ungkap JK.
Diketahui KPK kembali menangkap kepala daerah yang tejerat korupsi. Kemarin malam (24/10) Bupati Cirebon Sujaya terjaring OTT. Sunjaya diduga terseret kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan.
Tidak hanya Sunjaya, Minggu (14/10) Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.
Bupati Neneng dan kawan-kawan diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.
Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.
Sementara itu, Billy Sindoro dan Neneng Rahmi saat ini masih dicari oleh tim KPK. KPK menghimbau agar keduanya menyerahkan diri untuk menjalani proses pemeriksaan pasca-ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga:
PDIP pecat Bupati Cirebon karena terjaring OTT KPK
KPK tangkap bupati Cirebon terkait jual beli jabatan, total 7 orang diciduk
5 Negara ini banyak belajar dari keunggulan-keunggulan Indonesia
Kasus Udayana, eks Manajer PT NKE sesali BUMN beri fee tak dipidana korporasi
Mangkir dari pemeriksaan, tersangka korupsi pipa PDAM jadi DPO polisi