Wapres Ma'ruf Soal Ponpes Al-Zaytun: Mungkin Tak Dibubarkan, Tapi Dibina

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan alternatif untuk mengatasi polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun. Salah satu adalah tidak dibubarkan, tapi dilakukan pembinaan. "Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita, di dalam berbangsa bernegara," kata Ma'ruf di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (5/7).

Ma'ruf memahami masyarakat ingin agar pesantren tersebut dibubarkan. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan nasib para santri yang jumlahnya cukup banyak.

"Ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan, akidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, apa namanya komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu, nah itu perlu dilakukan pembinaan,"

kata Wapres Ma'ruf Amin

.

Ma'ruf melanjutkan, saat ini proses hukum kepada pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang sedang berjalan. Dia tak ingin mendahului proses hukum itu. "Ya pertama kan dari aspek pelanggaran, kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilang-nya, itu satu hal. Kalau itu nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa," katanya.

Tugaskan Mahfud MD untuk tangani masalah Al-Zaytun

Ma'ruf meminta publik untuk menunggu keputusan akhirnya, nasib dari Al-Zaytun yang sudah dipercayai ke Menko Manfud. "Kita tunggu saja, kan saya sudah mempercayakan kepada Menko Polhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa, tentang pesantrennya kira-kira seperti itu," tutupnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pihaknya belum sampai pada keputusan untuk menutup Pondok Pesantren Al-Zaytun. Menurutnya, selama ini pemerintah juga belum pernah menutup sebuah pondok pesantren. "Kita belum sampai ke kesimpulan itu, tapi selama ini kita belum pernah menutup pondok pesantren," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7).